Posts

BRIEF UPDATE: "Prabowo Copot Bupati "Disersi", Anggarkan Rp 4 Miliar Per Kabupaten" (Senin, 8 Desember 2025)

POLITIK 1.  Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Dalam Negeri mencopot jabatan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, yang pergi umrah selagi wilayahnya tengah menghadapi bencana banjir dan longsor. Menurut Prabowo, kemarin, dalam istilah  militer tindakan bupati itu disebut disersi. Sebelum Prabowo mengeluarkan perintah tersebut, Kemendagri sudah menyuruh pulang Mirwan MS, yang berangkat umrah pada 2 Desember lalu, dan semula direncanakan pulang pada 12 Desember mendatang. Kemendagri menyebut, Mirwan MS akan diperiksa di Jakarta sore hari ini setelah ia tiba di Tanah Air. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, tindakan Bupati Aceh Selatan tersebut merupakan kesalahan fatal. Namun, apakah Kemendagri akan langsung mencopot jabatan Mirwan MS, Bima Arya belum bisa memastikan. Mirwan MS sudah diberi sanksi pencopotan jabatan sebagai ketua DPC Gerindra Aceh Selatan oleh partainya, Gerindra. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menilai, pencopotan jabatan Mirwan MS bi...

BRIEF UPDATE: "Usul Golkar: Pemilihan Kepala Daerah Kembali ke DPRD, Prabowo Setuju?" (Sabtu, 6 Desember 2025)

POLITIK 1.  Ulah Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umroh meninggalkan wilayahnya yang sedang dalam status bencana, menyulut reaksi keras dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan hari ini mengungkapkan, Tito memerintahkan Mirwan MS segera pulang dan akan menjatuhkan sanksi kepada dia. Kader Partai Gerindra itu bersama istrinya berangkat ke Arab Saudi tanggal 2 Desember lalu, dan dijadwalkan tiba di Indonesia tanggal 12 Desember 2025. Sebelum berangkat umroh, Mirwan MS sudah menyatakan secara terbuka bahwa dia tidak mampu menangani bencana di wilayahnya. Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengatakan tidak pernah mengeluarkan izin kepada Bupati Aceh Selatan Mirwan MS untuk melaksanakan umroh. Bahkan Mualem mengaku sudah minta semua pejabat di Aceh untuk tidak bepergian dahulu selama masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang terjadi di Aceh sejak akhir November lalu. Marwan dikabarkan menyatakan bah...

BRIEF UPDATE: "Bupati Aceh Menyerah, Korban 807 Jiwa, Lalu Pergi Ibadah Umroh" (Jumat, 5 Desember 2025)

SOSIAL 1.  Kerugian material yang dialami Provinsi Aceh akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor tidak sebanding dengan pendapatan yang didapat dari sektor pertambangan dan kelapa sawit. Berdasarkan taksiran Center of Economic and Law Studies (Celios), kerugian material Aceh sekitar Rp 2,04 triliun. Padahal, kata Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor tambang hingga 31 Agustus 2025 cuma Rp 929 miliar, dan sumbangan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit Aceh hanya Rp 12 miliar, sementara dari sektor mineral dan batubara (minerba) Rp 56,3 miliar pada 2025. Kerugian ekonomi secara nasional yang timbul akibat bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menurut Celios, mencapai Rp 68,6 triliun. Angka itu jauh lebih besar dibanding penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) nasional per Oktober 2025 yang hanya Rp 16,6 triliun. Celios memperhitungkan 5 jenis kerugian yakni, kerugian ...

BRIEF UPDATE: "Korban Jiwa 807! KLH Cabut Izin 8 Perusahaan Biang Kerok Bencana" (Kamis, 4 Desember 2025)

SOSIAL 1.  Pemerintah masih sanggup menangani banjir di Sumatera, sehingga masih belum memerlukan bantuan dari negara lain. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kemarin menyatakan bahwa banyak negara menawarkan bantuan, pemerintah menyampaikan terima kasih atas atensi negara-negara sahabat terhadap bencana banjir di Sumatera. Namun, berdasarkan informasi dari Posko Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Aceh, bantuan berupa 2 juta obat dan alat kesehatan seberat 2 ton dari Malaysia sudah tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, pada Sabtu, 29 November 2025. 2.  Berdasarkan data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 582.500 orang menjadi pengungsi akibat dari bencana yang menimpa sekitar 50 kota/kabupaten di Sumut, Aceh, dan Sumbar. Jumlah korban meninggal dunia sebanyak 807 orang, hilang sebanyak 647 orang, dan korban luka sebanyak 2.600 orang. Jembatan rusak 299 buah, 132 fasilitas peribadatan rus...

BRIEF UPDATE: "Defisit Mengintai 3%: OECD Soroti Beban MBG dan Utang Rp 9.408 T" (Rabu, 3 Desember 2025)

SOSIAL 1.  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno hari ini menyampaikan permintaan maaf atas penanganan bencana banjir dan longsor Sumatera kurang maksimal, meskipun pemerintah sudah bekerja keras sejak hari pertama bencana sesuai dengan perintah Presiden Prabowo. Terkait data korban bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hari ini menyebut, jumlah korban meninggal dunia meningkat dari hari kemarin 631 orang menjadi 753 orang. Jumlah korban hilang sebanyak 650 orang dan 2.600 orang luka-luka di tiga provinsi terdampak yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 2.  Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran Rp 2,03 triliun untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, anggaran untuk penanganan bencana di Sumatera itu berasal dari anggaran belanja tambahan (ABT) di APBN 2025. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran penangana...

BRIEF UPDATE: "Korban Tembus 631 Jiwa, Pemerintah Masih Ragu Tetapkan Bencana Nasional" ((Selasa, 2 Desember 2025)

SOSIAL 1.  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hari ini mengabarkan, data jumlah korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi Sumatera terus bertambah. Berdasarkan data terbaru, jumlah korban meninggal dunia sebanyak 631 orang. Di Aceh 173 orang meninggal dunia, korban hilang 204 orang, dan korban luka 1.800 orang; di Sumatera Barat 165 orang meninggal dunia, 114 orang hilang, dan 112 orang terluka; di Sumatera Utara korban meninggal dunia 293 orang, 153 orang hilang, dan 614 orang terluka. Merespons tuntutan dari berbagai kalangan supaya pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk kasus bencana di Sumatera tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kemarin menyatakan, bahwa perlu dipertimbangkan secara hati-hati, karena penetapan tersebut dapat menciptakan persepsi bahwa seluruh wilayah Indonesia sedang menghadapi krisis. Dengan penetapan status bencana nasional maka seluruh kewajiban penanggulangan bencana tersebut berada di pundak pemerintah ...

BRIEF UPDATE: "Anggaran Tersedot MBG: Ratusan Korban, Status Bencana Nasional Dihindari?" (Senin, 1 Desember 2025)

SOSIAL 1.  Presiden Prabowo hari ini meninjau daerah bencana di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Di Bandara Sisingamangaraja XII Silangit, Prabowo menyatakan, perubahan iklim benar-benar terjadi. Untuk itu, dia mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengantisipasi, termasuk harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan.  Berdasarkan data yang dirilis Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto kemarin, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana di 3 provinsi: Sumut, Sumbar, dan Aceh, sebanyak 442 orang, dan 402 orang masih dinyatakan hilang.  Bencana banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi tersebut menyebabkan banyak daerah terisolasi akibat jalan penghubung dan jembatan antardaerah terputus. Krisis pangan terjadi di beberapa daerah terisolasi itu, aliran listrik terputus, juga koneksi telepon. Pasokan bahan bakar minyak (BBM) terhambat. Akibatnya, antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU di Medan. Bensin eceran dijual 1 liter Rp 5...