VRIT

Pengumuman: Sehubungan Kamis, 1 Mei 2025, libur nasional Peringatan Hari Buruh, Brief Update tidak terbit.  POLITIK 1.  Presiden Prabowo memerintahkan pengelolaan aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta dialihkan dari Kementerian Sekretariat Negara ke Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Mensesneg Prasetyo Hadi, hari ini mengungkapkan, perintah Prabowo itu disampaikan saat memberikan pengarahan dalam acara Town Hall Danantara pada Senin lalu di JCC, Senayan, Jakarta. Saat Prabowo memberikan pengarahan dalam acara itu, semua wartawan dilarang meliput. Menurut CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, dengan penambahan kawasan GBK, Danantara akan memiliki aset kelolaan mencapai 1 triliun dolar AS. 2.  Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan agar seluruh industri pertahanan di Indonesia berada di bawah kendali Kementerian Pertahanan (Kemhan). Usulan itu disampaikan Sjafrie dalam rapat dengan Komisi I DPR hari ini. Perusahaa...

POLITIK 1.  Hasan Nasbi hari ini mengumumkan pengunduran diri dari jabatan sebagai kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO). Alasannya, demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa depan. Ia mengaku sudah mengirimkan surat pengunduran diri pada Senin, 21 April 2025. Surat itu diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Jabatan kepala PCO didapat Hasan Nasbi pada 9 Agustus 2024 sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi berakhir 20 Oktober 2024, setelah duduk dalam jajaran juru bicara TKN Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Nasbi sempat bikin heboh dengan komentarnya "dimasak saja" ketika merespons teror kepala babi yang dikirim ke redaksi Tempo. Komentar itu dinilai menoleransi teror terhadap pers. Presiden Prabowo pun mengakui komunikasi publik pemerintah kurang baik. Pada 17 April lalu, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan sudah ditunjuk Prabowo sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden, dengan t...

POLITIK 1.  Mendagri Tito Karnavian membuka peluang untuk merevisi UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) guna merespons ulah ormas yang kian meresahkan. Menurut anggota Komisi II DPR, Deddy Yevri Sitorus, revisi UU bukan solusi terhadap ormas bermasalah, tapi dilakukan penegakan hukum terhadap mereka agar kapok. Deddy menilai, ormas bermasalah akan terus terjadi karena mereka menyadari penegakan hukum tumpul.  2.  Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Muhammad Ali, mengakui Indonesia belum memiliki sistem pendeteksi kapal selam asing, yang dipasang secara permanen di bawah laut. Peralatan tersebut, kata KSAL dalam rapat dengan Komisi I DPR hari ini, sedang dalam pengajuan pengadaan ke Kementerian Pertahanan. Anggota Komisi I DPR, Elita Budiarti menilai, ketiadaan alat tersebut membuat Indonesia berada di titik rawan, mengingat luas lautnya mencapai 65%. 3.  Perayaan Hari Buruh Internasional atau "May Day" pada Kamis, 1 Mei 2025, di Lapangan Monas, Jakarta Pusat,...

POLITIK 1.  Alasan Presiden Prabowo mengutus mantan Presiden Jokowi sebagai wakil pemerintah dan rakyat Indonesia dalam acara pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan hari ini, kata Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, karena Jokowi adalah presiden yang bertemu langsung dengan Paus Fransiskus saat berkunjung ke Jakarta pada September 2024. Pernyataan Muzani tersebut menjawab pertanyaaan publik yang mempersoalkan penunjukan Jokowi sebagai utusan resmi Presiden dalam acara tersebut. Menurut anggota Fraksi PDIP DPR, Aria Bima, seharusnya yang lebih tepat adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. 2.  Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus TNI AD, Mayjen Djon Afriandi, menyampaikan permohonan maaf atas adegan foto bareng beberapa anak buahnya dengan Ketua Umum GRIB, Rosario de Marshall alias Hercules. Adegan tersebut terekam dalam sebuah video yang tersebar di media sosial. Menurut Djon, hari ini, permohonan maaf itu bukan hanya kepada masyarakat luas yang peduli terhadap Korps Baret Mera...

POLITIK 1.  Pemerintah mendapat usulan pemekaran sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk perubahan status Solo menjadi daerah istimewa yang meliputi eks karesidenan Surakarta, terpisah dari Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik, dalam rapat bersama Komisi II DPR, kemarin. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, hari ini menyatakan pemerintah akan mempelajari usulan tersebut. Sedangkan Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menolak usulan Solo menjadi daerah istimewa baru di Indonesia, karena tidak ada alasan yang relevan. Komisi II DPR, kata dia, tidak akan buru-buru membahas usulan tersebut.  2.  Merespons tentang 8 poin tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Presiden Prabowo disebut menghargai dan memahami tuntutan tersebut, tapi tidak memberikan tanggapan spontan, perlu mempelajarinya. Sikap tersebut disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, setelah bertemu Prabowo di Is...

POLITIK 1.  Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan hasil: praktik menyontek masih terjadi di 78% sekolah dan 98% perguruan tinggi. Plagiarisme juga ditemukan di 43% kampus dan 6% sekolah. Selain itu, 84% mahasiswa dan 45% siswa mengaku sering datang terlambat. Pelaksanaan SPI itu, kata Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, hari ini, melibatkan lebih dari 36 ribu satuan pendidikan, yang mencakup sekitar 35 ribu Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dasmen) serta sekitar 1.200 Satuan Pendidikan Tinggi (Dikti).  Temuan lain dari survei tersebut adalah sebanyak 68% pimpinan perguruan tinggi menentukan vendor berdasarkan relasi pribadi untuk pengadaan barang dan jasa di instansinya. Praktik serupa di lingkup Dasmen sebanyak 43%. Selain itu, di sebanyak 26% sekolah dan 68% kampus ditemukan adanya pihak di satuan pendidikan yang menerima komisi dari vendor. Survei juga mengungka...

EKONOMI 1.  Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan tingkat pengangguran Indonesia tahun 2025 dan 2026 semakin tinggi, sebagai imbas perang dagang. Laporan World Economic Outlook IMF edisi April 2025 menyebut, angka pengangguran Indonesia pada 2025 diprediksi mencapai 5,0%, meningkat dari 4,9% tahun 2024. Dan, meningkat lagi menjadi 5,1% pada 2026. Perekonomian Indonesia diramal hanya akan tumbuh 4,7% pada 2025 dan 2026, terpangkas tajam dari prediksi sebelumnya yaitu 5,1%. Gubernur BI, Perry Warjiyo, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi melemah, imbas perang tarif Amerika Serikat-China. BI memperkirakan ekonomi akan bergerak di kisaran bawah titik tengah 4,7-5,5%.  Sementara, ekonomi global pada tahun ini, menurut IMF tumbuh 2,8% akibat perang dagang. Lebih rendah dari prediksi sebelumnya, sebesar 3,3%. Hampir sama dengan hasil Rapat Dewan Gubernur BI hari ini, BI memperkirakan ekonomi global tumbuh 2,9%, turun dari proyeksi sebelumnya 3,2%. 2.  ...

EKONOMI 1.  Wamenkeu Thomas Djiwandono mengungkapkan, dalam jangka pendek kebijakan fiskal akan fokus membiayai program unggulan pemerintah seperti program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Selain dua program unggulan itu, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk program yang diyakini memberikan dampak nyata ke masyarakat seperti pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit di daerah, percepatan penuntasan TBC, hingga renovasi sekolah.  Akhir Januari lalu, Menkeu Sri Mulyani sudah mengungkapkan akan menambah anggaran MBG tahun ini dari Rp 71 triliun menjadi Rp 171 triliun. Sementara Mendagri Tito mengatakan, sumber dana pembangunan 80.000 kopdes yang akan diluncurkan Juli nanti, berasal dari anggaran belanja tidak terduga (BTT) APBD. 2.  Pengamat perkoperasian, Rully Indrawan, meminta pemerintah perlu memberikan penjelasan secara rinci melalui peta jalan soal pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih yang digadang-gadang bisa m...

POLITIK 1.  Menteri Sosial Saifullah Yusuf, kemarin berjanji akan mendengar masukan dari masyarakat yang menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Kemensos telah menerima usulan 10 nama calon pahlawan nasional, antara lain mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), dan Soeharto (Jawa Tengah). Menurut Saifullah, nama Soeharto diusulkan oleh masyarakat dari Jawa Tengah. Sementara itu, masyarakat sipil yang menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto menggalang dukungan melalui petisi di situs web Change.org. Salah satu alasan penolakan adalah berdasarkan temuan Komnas HAM, Soeharto selama sekitar 30 tahun berkuasa, diduga terlibat dalam 9 kasus pelanggaran HAM berat. 2.  Anggota Komisi IX, Irma Suryani, minta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak lagi menggandeng yayasan sebagai rekanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Irma merespons kasus sengketa pembayaran yang terjadi antara sebuah yayasan yang menjadi rekanan BG...

Pengumuman: Sehubungan dengan libur nasional Wafat Yesus Kristus dan Paskah, Brief Update tidak terbit pada Jumat dan Sabtu (18 & 19 April 2025). POLITIK 1.  Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani, hari ini mengaku belum mendengar kabar soal kemungkinan reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, juga menyatakan tidak ada rencana perombakan kabinet. Kabar tentang reshuffle kabinet belakangan ini mengemuka setelah Presiden Prabowo bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 7 April lalu. Dalam pertemuan itu, kata Muzani, Megawati menyatakan dukungan kepada Prabowo tapi dalam posisi di luar pemerintahan. 2.  Setelah Presiden Prabowo mengakui komunikasi pemerintahannya tidak berjalan baik, Mensesneg Prasetyo Hadi hari ini mengatakan sudah ditunjuk Prabowo sebagai Juru Bicara Presiden. Ia menyebut, sebagai Mensesneg tugasnya tidak beda dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO yang dikepalai Hasan Nas...

EKONOMI 1.  Kementerian Koperasi akan meminta anggaran tambahan lebih dari Rp 1,2 triliun untuk menyiapkan pengawas dalam program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Rencananya akan ada 3 pengawas pada masing-masing 80.000 koperasi. Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop, Herbert HO Siagian berharap, ada tambahan anggaran dari APBN pada bulan Juli. Angka Rp 1,2 triliun muncul dari perhitungan biaya pelatihan yang sebesar Rp 5 juta per orang. Permintaan tambahan anggaran tersebut baru berasal dari Deputi Pengawasan, jika ditambah dengan deputi lain maka nilainya bisa lebih besar. Meski demikian, saat ini pihaknya masih belum mengajukan anggaran tambahan ke Kementerian Keuangan karena masih dalam tahap efisiensi. Sementara pengamat Koperasi sekaligus Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto, menilai Kopdes Merah Putih yang didanai dari APBN, APBD, dan APBDes serta pinjaman luar, merusak kemandirian, demokrasi, dan otonomi masyarakat. Menurut dia, apa yang dila...

HUKUM 1.   Satu hakim dari 4 hakim yang dibekuk Kejagung karena makan uang suap puluhan miliar rupiah dari perkara kejahatan 3 korporasi sawit, adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta. Dia ternyata punya predikat keren yaitu role model atau teladan di PN Jaksel. Penetapan Arif Nuryanta sebagai tokoh teladan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No. 2093 Tahun 2022.  Role model mempunyai 10 karakteristik sebagai pemimpin, yaitu memiliki pendirian teguh, jujur, adil, cerdas, dan mampu bersikap tenang dalam kondisi apapun, memiliki komunikasi yang baik, bertanggung jawab, menginspirasi, memiliki keyakinan atau ketegasan, dan empati. Berdasarkan penyidikan Kejagung, Arif Nuryanta menjadi orang yang membagikan langsung duit suap kepada 3 hakim: Agam Syarif Baharuddin, Ali Muhtarom, dan Djuyamto. Arif juga diduga mendapat jatah suap paling besar ketimbang 3 hakim itu. Uang suap didapat dari pengacara para terd...

HUKUM 1.  Kejaksaan Agung kemarin menetapkan 3 hakim sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO). Mereka adalah Agam Syarif Baharuddin (ASB) dan Ali Muhtarom (AM) yang merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta (PN) Pusat, dan Djuyamto (DJU), hakim PN Jakarta Selatan. Para hakim itu diduga menerima suap dalam menangani perkara kejahatan 3 korporasi bisnis kelapa sawit, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Tiga perusahaan ini didakwa melakukan korupsi fasilitas ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO), yang merugikan negara puluhan triliun. Para hakim itu mendapat imbalan Rp 22,5 miliar atas putusan bebas yang mereka ketok terhadap 3 perusahaan tersebut. Uang suap itu diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jaksel, Muhammad Arif Nuryanta (MAN), yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. MAN mendapat uang tersebut dari pengacara para terdakwa. 2.  KPK menyita sebuah sepeda motor merek Royal Enfield milik mantan Gubernur Ja...