VRIT

Edisi Brief Update hari ini merupakan review dari peristiwa yang paling mendapat perhatian pada bulan Mei ini. – Ricuh Job Fair Bekasi, Potret Krisis Lapangan Kerja Acara Job Fair Bekasi Pasti Kerja Expo yang digelar Pemkab Bekasi di Convention Center President University, Cikarang Utara, Selasa lalu ricuh. Para pencari kerja berdesak-desakan – bahkan diwarnai perkelahian – berebut scan QR Code. Belasan orang pingsan. Plt Kadisnaker Kabupaten Bekasi, Nur Hidayah Setyowati mengatakan, sekitar 25.000 pencari kerja mengikuti job fair. Padahal, hanya 2.517 lowongan kerja yang disediakan dari 64 perusahaan. Peristiwa itu menggambarkan kerasnya persaingan mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional BPS yang dirilis 5 Mei 2025 terlihat, per Februari 2025 jumlah angkatan kerja sebanyak 149,38 juta orang. Dari jumlah itu, 4,76% di antaranya menganggur, atau sekitar 7,28 juta orang. Angka pengangguran ini naik 83,45 ribu orang (11,1%), dibanding Februari 2024. Lulusa...

HUKUM 1.  Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan, seorang perempuan WNI bernama Dewi Astutik terlibat dalam upaya penyelundupan sekitar dua ton narkotika jenis sabu di Kapal MT Sea Dragon Tarawa, yang ditangkap tim gabungan di perairan Riau pada 12 Mei lalu. Awak kapal penangkap ikan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terdiri dari 4 orang WNI dan 2 warga Thailand.  Menurut Kepala BNN, Marthinus Hukom, keterlibatan Dewi Astutik diketahui dari hasil interogasi terhadap para awak kapal itu. Dewi Astutik, kata Marthinus hari ini, sudah menjadi buronan internasional karena terlibat dalam jaringan narkotika kawasan Golden Triangle (daerah perbatasan Thailand, Myanmar, dan Laos). 2.  Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengaku sudah mendapat laporan dari Inspektorat Jenderal PU tentang pejabat di kementeriannya yang meminta setoran atau gratifikasi dari bawahannya untuk kepentingan pribadi. Dody sudah memerintahkan Irjen untuk memeriksa lebih lanjut. Ma...

Pengumuman: sehubungan dengan hari libur nasional Kenaikan Yesus Kristus, Kamis, 29 Mei 2025, Brief Update tidak terbit. POLITIK 1.  Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan putusan bahwa pendidikan dasar tingkat SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta harus gratis, alias tidak dipungut biaya terhadap orang tua siswa. Putusan MK kemarin itu, mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 34 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Permohonan uji materi itu diajukan oleh lembaga masyarakat sipil bernama Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, serta tiga orang ibu rumah tangga. Menurut MK, frasa "wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya" dalam pasal tersebut, yang selama ini hanya dimaknai berlaku untuk sekolah negeri, negara justru mengabaikan fakta keterbatasan daya tampung sekolah negeri, yang telah memaksa banyak anak untuk bersekolah di sekolah swasta dengan beban ...

HUKUM 1.  Sejumlah kader PDIP melaporkan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi ke Bareskrim Polri, hari ini, atas tuduhan melakukan fitnah dan pencemaran nama baik partai. Kuasa hukum PDIP, Wiradarma menyatakan, Budi Ari menuduh PDIP melakukan framing bahwa dia menerima fee 50% dari situs judi online yang tidak diblokir oleh pegawai Kementerian Komunikasi dan Informasi, kala Budi Ari memegang kendali kementerian tersebut.  Angka fee tersebut muncul dalam persidangan pegawai Kemenkominfo - sekarang Kemenkomdigi. Pegawai itu menyebut, Menteri Budi Arie mendapat bagian 50% dari upah yang mereka dapat dari bandar judi. Budi Ari menuding PDIP melakukan framing dalam wawancara dengan seorang wartawan, yang rekamannya menyebar di publik. Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, juga telah minta Budi Arie untuk memberi klarifikasi atas tuduhan tersebut. 2.  Koalisi Masyarakat Sipil yang mengatasnamakan dirinya Suara Ibu Indonesia, hari ini mendatangi Polda Metro Ja...

POLITIK 1.  Istana Kepresidenan mengakui ada pemasangan eskalator di Candi Borobudur, Jawa Tengah. Kata Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi, hari ini, eskalator itu untuk memfasilitasi kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang didampingi Presiden Prabowo, ke candi tersebut. Macron akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 28-29 Mei 2025. Menurut Hasan, eskalator itu diperlukan supaya kunjungan ke candi setinggi gedung 12 lantai itu bisa berlangsung efisien. Ia menjamin pemasangan eskalator tidak merusak bagian candi, karena cara pemasangannya hanya ditaruh, tidak menggunakan bor maupun paku. 2.  Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy, hari ini menepis kabar yang menyebut pengusaha tambang Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam) berniat menguasai PPP melalui kerabatnya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Menurut rencana, PPP akan menggelar muktamar tahun ini untuk memilih ketua umum, yang sekarang dijabat oleh Plt Ketum Muhammad Mardion...

POLITIK 1.  Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, membantah penunjukan Letjen (Purn) Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai didasarkan pada faktor kedekatan dia dengan Presiden Prabowo. Djaka dilantik sebagai Dirjen Bea Cukai oleh Menkeu Sri Mulyani pada Jumat (23/5/2025). Kata Muzani, Djaka ditunjuk memegang jabatan tersebut supaya dapat memberi keuntungan lebih besar bagi penerimaan negara. Djaka adalah prajurit Kopassus saat Prabowo menjabat sebagai komandan jenderal pasukan elite TNI AD tersebut.  Djaka Budi Utama menjadi anggota Tim Mawar yang dibentuk atas restu Prabowo. Tim ini bertanggung jawab atas terjadinya penculikan aktivis pada 1997-1998, yang digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Djaka kemudian mendapat vonis hukuman penjara satu tahun empat bulan oleh Pengadilan Militer II pada 1999, yang dikuatkan oleh Mahkamah Militer Agung pada 2000, namun tidak dipecat dari dinas militer. Setelah menjalani hukuman, dia meneruskan kariernya di TNI ...

POLITIK 1.  Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, hari ini mengkritik Peraturan Presiden (Perpres) No. 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara Terhadap Jaksa Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan. Mereka menilai, Perpres yang diteken Presiden Prabowo pada 21 Mei 2025 itu tidak memiliki urgensi, serta membuka ruang bagi kembalinya peran ganda militer atau Dwifungsi TNI. Perpres itu mengatur perlindungan keamanan kepada personal jaksa, keluarganya dan rumahnya, juga perlindungan kepada properti kejaksaan di seluruh Indonesia. 2.  Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional, Zudan Arif Fakrulloh, mengusulkan penambahan usia pensiun pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 65 menjadi 70 tahun untuk ASN eselon tertinggi, dan eselon lebih rendah juga ditambah. Surat berisi usulan tersebut sudah dikirim kepada Presiden Prabowo, Ketua DPR Puan Maharani, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini....

POLITIK 1.  Presiden Prabowo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 66 tahun 2025 tentang Perlindungan Negara Terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI. Perlindungan tersebut dilakukan oleh Polri dan TNI untuk jaksa dan keluarganya. Disebut dalam Perpres tersebut, perlindungan mencakup: keamanan pribadi; tempat tinggal; pada tempat kediaman baru atau rumah aman; perlindungan terhadap harta benda; perlindungan terhadap kerahasiaan dan/atau identitas; bentuk perlindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Perlindungan negara dilakukan atas permintaan Kejaksaan. 2.  Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan berencana menulis ulang sejarah resmi Indonesia, yang akan meliputi awal lahirnya masyarakat Nusantara hingga pasca-Reformasi. Kementerian sudah menunjuk 3 sejarawan, yakni Susanto Zuhdi, Singgih Tri Sulistiyono, dan Jajat Burhanudin, untuk menyusun kerangka konsep penulisan sejarah Indonesia. Hasil penulisan ulang ini akan dibukukan secara ...

POLITIK 1.  Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, menilai pelantikan Irjen Pol Muhammad Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, memperlihatkan ketidakdisiplinan dan mencabik-cabik aturan yang ada. Iqbal dilantik pada Senin (19/5/2025). Ray merujuk UU No. 2/2002 tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa perwira polisi yang menduduki jabatan nonkepolisian di luar 11 jabatan yang diperkenankan UU ASN diduduki oleh polisi aktif, harus mundur dari kepolisian. Dalam pasal 28 ayat 3 jelas ditulis bahwa DPD tidak termasuk di dalam 11 lembaga yang dikecualikan. 2.  Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, mengungkap 2 kemungkinan jika Jokowi dan anaknya, Kaesang Pangarep, dijagokan kader PSI maju sebagai calon ketua umum (ketum) PSI. Kemungkinan pertama adalah Jokowi mengizinkan Kaesang untuk maju sebagai calon ketum PSI. Jika kemungkinan pertama terjadi, Jokowi tidak akan mendaftar sebagai calon ketum. Ke...

EKONOMI 1.  Pengemudi ojek online (ojol) hari ini merealisasi janji mereka untuk melakukan demo menuntut perbaikan hubungan kerja antara mereka dengan perusahaan aplikator. Ribuan pengemudi ojol menggelar unjuk rasa di DPR, Kemenhub, dan lokasi lain di Jakarta, seraya mematikan layanan mereka. Unjuk rasa serupa juga digelar di depan Gedung DPRD Sumsel, Palembang, Semarang, dan kota-kota lain. Pihak aplikator menyatakan, operasional tetap berjalan pada hari ini.  Merespons unjuk rasa ojol tersebut, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, Komisi I DPR, Komisi V, dan komisi XI, akan mencari solusi supaya terjadi win-win solution antara pengemudi ojol dan aplikator. Ketua Komisi V DPR, Lasarus menyatakan, negara melalui pemerintah harus hadir menciptakan titik temu antara aplikator dan pengemudi ojol. 2.  Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 pada kisaran 5,2-5,8%, sedangkan target tahun ini 5,2%. Target inflasi 1,5-3,5%, lebih r...

POLITIK 1.  Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah kabar yang menyebut Jaksa Agung, ST Burhanuddin, akan digantikan oleh orang dalam yakni Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Manthovani. Kabar tersebut menyebar luas melalui media sosial. Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, hari ini memastikan kabar tersebut tidak benar. Kejagung belakangan ini tengah mendapat perhatian publik, setelah menangani sejumlah kasus dengan nilai triliunan, antara lain korupsi timah dan korupsi minyak mentah di Pertamina. Selain itu, yang paling mutakhir adalah kerja sama Kejagung dengan TNI AD berupa penempatan prajurit TNI di lokasi kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di seluruh Indonesia. 2.  Sejak Jumat hingga Minggu kemarin (18/5/2025), DPP PDIP mengadakan "pembekalan" kepada seluruh kepala daerah dari PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Namun, acara tersebut tertutup bagi pers. Menurut analisis Peneliti Senior Bidang Politik BRIN, Lili Romli, acara tersebut erat kaitannya...

HUKUM 1.  Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menonaktifkan 2 pengurus Kadin Kota Cilegon terkait dugaan pemalakan. Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie mengatakan, penonaktifan berlaku hingga ada keputusan pengadilan. Keduanya, Ketua Kadin Kota Cilegon, Muhammad Salim, dan Wakil Ketua Bidang Industri Kota Cilegon, Ismatullah Ali, bersama Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Cilegon, Rufaji Zahuri, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Banten, kemarin. Ketiganya disangka meminta jatah proyek pembangunan pabrik kimia PT Chandra Asri Alkali senilai Rp 5 triliun. Permintaan disampaikan kepada PT China Chengda Engineering, kontraktor pembangunan pabrik. Pabrik tersebut merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang ditetapkan Presiden Prabowo. Polda Banten menjelaskan, Muhammad Salim berperan menggerakkan orang untuk melakukan aksi di PT China Chengda Engineering. Salim dan Ismatullah bertemu dengan PT Total (perwakilan PT Chengda) dan memaksa meminta proyek. Ismatul...

POLITIK 1.  Organisasi Papua Merdeka (OPM), hari ini mengaku, 3 anggotanya tewas dalam baku tembak dengan Satgas Habema TNI di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu (14/5/2025). Sedangkan pihak TNI mengeklaim menewaskan 18 orang anggota OPM. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, kemarin mengungkapkan, operasi satgas Gabungan TNI Koops Habema yang menyasar sejumlah desa dilakukan secara terukur, dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Menurut Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM, Sebby Sambom, sejumlah warga sipil juga menjadi korban penembakan. Sementara itu, 2 orang polisi Satgas Damai Cartenz 2025 tewas di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, pada Kamis (15/5/2025), dalam kontak tembak dengan OPM.  2.  Ketua DPR Puan Maharani, hari ini minta TNI memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai kebijakan pengerahan prajurit untuk pengamanan di kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Ia menilai, transparansi dar...

EKONOMI 1.  Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, mendukung wacana TNI akan memproduksi dan mendistribusikan obat-obatan. Besok, ia akan bertemu Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai wacana ini. Menurut dia, lembaga-lembaga negara bisa saja memproduksi obat, termasuk militer. Ia mencontohkan Kementerian BUMN yang menaungi Bio Farma dan Kimia Farma. Taruna meyakinkan, BPOM tetap akan melakukan pengawasan terhadap obat-obatan yang diproduksi TNI.  Dalam rapat dengan Komisi I DPR, Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan akan memproduksi obat-obatan sendiri. Obat tersebut akan disalurkan ke masyarakat desa melalui koperasi desa dan apotek. Ia juga mengatakan, TNI sudah melakukan revitalisasi laboratorium farmasi di angkatan-angkatan, menjadi satu pabrik obat pertahanan negara. 2.  Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I-2025 tercatat USD 430,4 miliar atau sekitar Rp 7.126 triliun, naik 6,4% secara tahunan (yoy) dibanding kuartal I-2024. Pertumbuhan ULN...

POLITIK 1.  Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Komisi I DPR membentuk tim independen pencari fakta untuk mengusut tragedi ledakan amunisi TNI AD di Garut, Jawa Barat, pada Senin lalu, yang menewaskan 4 personel TNI AD dan 9 warga sipil. Direktur Imparsial, Ardi Manto, mewakili Koalisi, hari ini menyatakan bahwa kegagalan mengusutnya sama saja dengan kegagalan negara untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu hak hidup mereka yang menjadi korban. Kemenhan kemarin mengabarkan sudah membentuk tim investigasi gabungan untuk kasus tersebut, tapi tidak dijelaskan unsur di dalam tim tersebut. Selain itu, Koalisi menilai pihak TNI tidak sensitif terhadap perasaan keluarga korban dengan menyebut para korban sipil itu adalah warga yang ingin mengambil logam bekas hasil pemusnahan amunisi. Koalisi menilai, pernyataan TNI itu terburu-buru karena disampaikan sebelum ada hasil penyelidikan menyeluruh, transparan, dan imparsial. Berdasarkan pengakuan keluarga korban,...