Posts

Showing posts from June, 2025

BRIEF UPDATE (Sabtu, 21 Juni 2025)

POLITIK 1.  Menteri Luar Negeri, Sugiono mengabarkan, sudah sebanyak 97 WNI dievakuasi dari Iran melalui jalur darat menuju negara tetangga Iran, Azerbaijan. Selain itu, 4 WNI juga sudah dievakuasi dari Israel menuju Yordania. Langkah evakuasi itu diambil menyusul intensitas saling serang Israel-Iran semakin tinggi. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, kemarin menyatakan bahwa pemerintah bakal mengevakuasi seluruh 386 WNI yang berada di Iran mulai 20 Juni 2025.  2.  Aparatur sipil negara (ASN) kini boleh bekerja dari lokasi mana pun, tak perlu harus berada di kantor. Pengaturan sistem kerja baru ASN ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) No. 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah. Permen ini mengatur tentang skema kerja fleksibel atau flexible working arrangement (FWA) yang dikenal pula dengan sebutan work from anywhe...

BRIEF UPDATE (Jumat, 20 Juni 2025)

POLITIK 1.  Dua anggota Komisi IX DPR, Irma Chaniago dan Nurhadi, mengaku heran dengan pola penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam bentuk bahan mentah. Mereka bereaksi atas menu MBG yang dibagikan di sejumlah sekolah di wilayah Tangerang Selatan, Banten, dalam bentuk beras mentah 100 gram dalam kemasan plastik, 1 jeruk, 1 pisang, sekantong kecil ikan asin, dan telur puyuh untuk setiap siswa. Foto menu mentahan itu beredar di media sosial. Berkomentar atas kasus MBG berupa bahan mentah tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, saat ini pihaknya masih menyusun petunjuk teknis (juknis) pemberian MBG selama libur sekolah. Menurut Irma, jika kegiatan belajar mengajar sedang libur, maka sebaiknya penyaluran MBG juga dihentikan sementara. Sedangkan Nurhadi mengingatkan bahwa MBG sejak awal dirancang bukan sebagai program distribusi bahan pangan mentah, melainkan pemberian makanan siap konsumsi bagi siswa sekolah.  2.  Presiden Prabowo mengeluar...

BRIEF UPDATE (Kamis, 19 Juni 2025)

POLITIK 1.  Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono meningkatkan level kesiagaan di Kedutaan Besar RI (KBRI) Teheran, Iran, menjadi siaga 1 akibat dari peningkatan saling serang antara Israel dengan Iran. Kementerian Luar Negeri, kata Sugiono saat berada di St Petersburg, Rusia, kemarin, menyiapkan rencana evakuasi terhadap warga negara Indonesia di Iran melalui jalur darat, sebab jalur udara sudah tidak memungkinkan lagi.  Menurut Sugiono, ada sekitar 380 orang WNI yang berada di wilayah Iran, terutama di Teheran. Banyak warga Ibu Kota Iran, Teheran, dikabarkan juga sudah meninggalkan kota tersebut setelah Israel semakin intensif menggempur Teheran. 2.  Personel Paspampres meringkus 3 orang mahasiswa yang akan membentangkan poster ke arah iring-iringan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kota Blitar, Rabu (18/6/2025) siang. Paspampres juga merebut sejumlah poster dari tangan mereka. Wakil Kepala Polres Blitar Kota, Kompol Subiyantana, membenarkan peristiwa tersebut teta...

BRIEF UPDATE (Rabu, 18 Juni 2025)

POLITIK 1.  Indonesia mengutuk serangan Israel terhadap Iran karena melanggar keutuhan wilayah dan kedaulatan Iran. Sikap Indonesia tersebut disampaikan oleh Jubir Kementerian Luar Negeri RI, Ruliansyah Soemirat, hari ini. Terkait 42 WNI yang sempat terjebak di Yerusalem saat melakukan ziarah, kata pejabat Kemlu, Judha Nugraha, sudah berada di Indonesia setelah keluar dari Israel melalui Yordania menggunakan jalan darat.  KBRI Amman mencatat ada 194 WNI yang saat ini berada di Israel, yang sebagian besar merupakan pelajar yang sedang magang. Sementara, WNI di Iran tercatat 386 orang, yang mayoritas berada di Kota Qom dan merupakan pelajar dan mahasiswa. Kemlu RI menyatakan akan melakukan operasi evakusi WNI jika perang Iran-Israel memasuki tahap Siaga 1. 2.  Warga Aceh dan eks petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyambut baik keputusan Presiden Prabowo mengembalikan 4 pulau ke Provinsi Aceh. Sebelumnya, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Pan...

BRIEF UPDATE (Selasa, 17 Juni 2025)

POLITIK 1.  Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan Menteri Kebudayaan Fadli Zon tidak menghapus kasus pemerkosaan pada kerusuhan Mei 1998 dalam penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Ia merasa perlu menekankan hal itu setelah muncul pernyataan Fadli Zon yang menyebut bahwa kasus pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998 hanyalah rumor, atau hanya cerita tanpa didukung bukti yang kuat.  Pernyataan Menbud tersebut menuai protes keras dari berbagai kalangan, mengingat kasus pemerkosaan massal itu sudah tertuang dalam hasil penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), dan sudah diakui oleh pemerintah. Oleh karena itu, Irfani menyatakan Komisi X DPR akan memanggil Fadli Zon dalam waktu dekat untuk membahas rencana penulisan ulang sejarah nasional yang menjadi proyek Kementerian Kebudayaan. 2.  Setelah Presiden Prabowo mengambil alih penyelesaian sengketa 4 pulau antara Provinsi Sumatera Utara dengan Aceh, yang terjadi akibat dari keputusan yang di...

BRIEF UPDATE (Senin, 16 Juni 2025)

POLITIK 1.  Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, yang menyangkal terjadi perkosaan massal dalam peristiwa kerusuhan 13-14 Mei 1998. Komisioner Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menilai pernyataan tersebut menyakitkan bagi para penyintas dan merupakan bentuk kekerasan yang berulang. Kecaman serupa juga sudah disuarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Komnas Perempuan mengingatkan bahwa laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mencatat terdapat 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus pemerkosaan, dalam kerusuhan Mei 1998. Laporan itu menjadi dasar pengakuan resmi negara atas peristiwa tersebut dan melahirkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 yang menjadi dasar pembentukan Komnas Perempuan. Sementara itu, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, hari ini mengeluarkan klarifikasi bahwa istilah "perkosaan massal" masih belum memiliki pijakan fakta yang kuat. Dia merujuk laporan ...

BRIEF UPDATE (Sabtu, 14 Juni 2025)

POLITIK 1.  Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal terjadi kasus pemerkosaan massal ketika terjadi kerusuhan rasial 13-15 Mei 1998 di Jakarta dan sejumlah kota lainnya di Indonesia, menuai kecaman dari berbagai kalangan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mewakili Koalisi Masyarakat Sipil, menilai pernyataan Fadli Zon tersebut merupakan upaya untuk memutihkan dosa Orde Baru. Dia menyebut, pernyataan Fadli Zon menunjukan sikap nirempati terhadap korban dan seluruh perempuan yang berjuang bersama. Dalam program "Real Talk with Uni Lubis" yang disiarkan melalui YouTube, Menteri Kebudayaan mengatakan bahwa perkosaan massal itu hanya cerita, rumor, tidak ada bukti, dan tidak ada di dalam buku sejarah. Menurut Usman Hamid, Fadli Zon mendiskreditkan kerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang telah melakukan penyelidikan atas peristiwa Mei 1998.  Berdasarkan laporan temuan TGPF, tindak...

BRIEF UPDATE (Jumat, 13 Juni 2025)

POLITIK 1.  Setelah Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim dengan persentase tertinggi 280% untuk hakim yunior, Ketua Mahkamah Agung (MA), Sunarto, akan menerapkan zero toleransi terhadap para bawahannya. Ia berjanji tidak akan menoleransi segala bentuk penyimpangan, termasuk pelayanan transaksional. Anggota Komisi III DPR, Hasbiallah Ilyas, mendesak agar kasus suap terhadap hakim tak terulang. Ia menyebut kasus 4 hakim yang membuat pengaturan putusan lepas (onslag) dalam perkara korupsi pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO). 2.  Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengabarkan, bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) disalurkan pada akhir Juni hingga Juli 2025. Keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 18,3 juta, yang masing-masing mendapat beras 20 kg ditambah bansos tunai Rp 400.000 untuk 2 bulan. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyebut program ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang telah d...

BRIEF UPDATE (Kamis, 12 Juni 2025)

POLITIK 1.  Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim demi kesejahteraan mereka. Kenaikan gaji bervariasi tergantung golongan dan masa kerja. Persentase kenaikan tertinggi sebesar 280% ditujukan untuk golongan hakim paling yunior. Prabowo mengumumkan kenaikan gaji itu, saat berpidato dalam acara pengukuhan ribuan hakim di  Gedung MA, Jakarta, hari ini. Keputusan Prabowo menaikkan gaji hakim itu, tak berselang setahun dari kenaikan gaji hakim yang diputuskan oleh presiden terdahulu, Jokowi, melalui PP No. 44/2024, yang ditandatangani pada 18 Oktober 2024, atau 2 hari menjelang masa jabatannya berakhir. Keputusan Jokowi itu sebagai respons atas mogok kerja yang dilakukan para hakim pada 7-11 Oktober 2024. Berdasarkan PP tersebut, hakim yunior golongan III dengan masa kerja kurang dari satu tahun, mendapat gaji sebesar Rp 2.785.700 hingga Rp 3.154.400. 2.  Anggota Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, meminta TNI fokus pada kesiapan te...

BRIEF UPDATE (Rabu, 11 Juni 2025)

POLITIK 1.  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mempertemukan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dengan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk membahas perubahan administratif empat pulau yang semula masuk wilayah Aceh, ke Sumatera Utara. Empat pulau tersebut adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.  Perubahan administrasi itu tertuang dalam Kepmendagri No. 300.2.2-2138/2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Namun, perubahan itu diprotes pemda dan kalangan politisi Aceh. Menurut Mendagri Tito Karnavian, sengketa 4 pulau itu sudah terjadi sejak 1928. Keputusan administrasi Kemendagri itu, kata Tito, sudah didasarkan pada kajian yang melibatkan sejumlah instansi. 2.  Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, menyatakan Polri akan menyelidiki dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, khususnya terhada...

BRIEF UPDATE (Selasa, 10 Juni 2025)

POLITIK 1.  Presiden Prabowo mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) 4 dari 5 perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat, Papua Barat. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, ada 5 perusahaan yang mendapat izin. Dua memperoleh izin dari Pemerintah Pusat, yaitu PT Gag Nikel dengan izin operasi produksi sejak 2017 dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP) dengan izin operasi produksi sejak 2013. Tiga lainnya dari Bupati Raja Ampat, yaitu PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) pada 2013, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) tahun 2013, dan PT Nurham pada 2025.  Dari 5 perusahaan itu, hanya IUP PT Gag Nikel yang tidak dicabut. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beralasan, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk itu sudah melakukan penambangan sesuai dengan aturan. Selain itu, PT Gag adalah aset negara. Sementara itu, 4 IUP lainnya melanggar aturan. Menteri LHK, Hanif Faisol Nurofiq menyebut, dalam proses pengawasan pada 26-30 Mei 2025, ditemukan pelanggaran serius oleh keempat perusahaan itu. Ia menambahkan, ad...

BRIEF UPDATE (Senin, 9 Juni 2025)

POLITIK 1.  Sejak beberapa hari terakhir publik dihebohkan oleh kasus penambangan di beberapa pulau kecil di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Organisasi lingkungan Greenpeace Indonesia menyebut, kegiatan penambangan nikel di pulau-pulau tersebut mengancam ekosistem kawasan wisata itu. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia lantas menyatakan akan mengevaluasi kegiatan penambangan di kawasan tersebut. Dia pun bersama gubernur dan bupati setempat akhir pekan lalu meninjau langsung lokasi penambangan di Pulau Gag. Setelah kunjungan tersebut, Kementerian ESDM mengeklaim warga Pulau Gag, Raja Ampat, minta Menteri ESDM Bahlil melanjutkan pemberian izin aktivitas pertambangan nikel di sana. Menyebut nama dua warga, Kementerian ESDM menyatakan warga yang mayoritas nelayan, disebut mengaku mendapatkan keuntungan dengan menjual hasil tangkapannya ke perusahaan PT Gag Nikel.  Selain itu, warga juga menyatakan air tidak berubah sejak puluhan tahun silam dan ikan karang tetap aman dikonsumsi. K...

BRIEF UPDATE (Kamis, 5 Juni 2025)

Pengumuman: Sehubungan libur nasional Hari Raya Idul Adha pada Jumat, 6 Juni 2025, Brief Update tidak terbit pada Jumat dan Sabtu (6-7 Juni 2025). _ POLITIK 1.  Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menolak berkomentar soal besaran anggaran menginap dan konsumsi pejabat yang sudah ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 32 Tahun 2025, besaran anggaran untuk tahun 2026 yang dialokasikan untuk pejabat setingkat menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon I menginap di hotel berbintang di Jakarta ditetapkan sebesar Rp 9.331.000 per orang per hari.  Besaran nominal itu naik, dibandingkan ketentuan lama yakni Rp 8.720.000 per malam. Selain itu, anggaran untuk sekali makan pada saat rapat atau pertemuan untuk level pejabat tersebut ditetapkan Rp 118.000 per orang, dan untuk makanan ringan atau kudapan (snack) dialokasikan sebesar Rp 53.000. 2.  Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menulis buku berjudul "Spiritualitas PDI Per...

BRIEF UPDATE (Rabu, 4 Juni 2025)

POLITIK 1.  Hasil survei dari lembaga LSI Denny JA mengungkapkan, bahwa mayoritas masyarakat merasa lebih sulit memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Peneliti Senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, hari ini menjelaskan, sebanyak 58,3% responden merasa harga bahan pokok selama 7 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran lebih mahal.  Sementara responden yang merasa bahwa kondisi saat ini sama saja dengan pemerintahan sebelumnya sebesar 31%, dan 10,3% responden merasa pemenuhan bahan pokok maupun harga sembako semakin ringan. Survei untuk memotret 7 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut dilakukan pada 16-31 Mei 2025, dengan melibatkan 1.200 responden. 2.  Pembatalan pemberian diskon listrik 50% kepada pelanggan di bawah 1.300 VA, menurut anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, menunjukkan komunikasi pemerintah sangat buruk. Seharusnya, jika kebijakan belum matang jangan dilempar ke publik. Diskon tarif listrik 50% tersebut semula diberlaku...