Posts

Showing posts from August, 2025

BRIEF UPDATE (Selasa, 12 Agustus 2025)

HUKUM KPK kemarin mengeluarkan perintah pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), yang akrab dipanggil Gus Yaqut. Pencegahan serupa juga diterapkan terhadap Ishfah Abidal Aziz (IAA), staf khusus Gus Yaqut; dan Fuad Hasan Masyhur (FHM), pemilik travel haji Maktour. Mereka dicegah pergi ke luar negeri, kata KPK, untuk memudahkan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. Merespons langkah KPK tersebut, Gus Yaqut disebut berkomitmen untuk bekerja sama mengikuti proses hukum ini. Dalam menyelidiki kasus tersebut, KPK sudah memeriksa Gus Yaqut sekali pada 7 Agustus lalu. Berdasarkan hitungan awal KPK, kasus itu diduga telah merugikan keuangan negara lebih dari Rp 1 triliun. Kasus ini bermula dari penambahan kuota pada musim haji 2024 sebanyak 20.000 jemaah Indonesia yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi atas permintaan Presiden Jokowi. Berdasarkan aturan,...

BRIEF UPDATE (Senin, 11 Agustus 2025)

EKONOMI 1.  Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso, mengakui sekitar 40% pabrik penggilingan padi tutup setelah ada penegakan hukum dalam kasus beras oplosan. Pernyataan Sutarto tersebut merespons temuan Ombudsman RI di Tempuran, Karawang, Jawa Barat, yakni 10 dari 23 penggilingan berhenti beroperasi. Walau tidak memiliki data pasti secara nasional, Sutarto mengatakan laporan serupa juga datang dari daerah lain, seperti Yogyakarta dan Jawa Timur.  Salah satu penyebab tutup adalah pengusaha penggilingan padi merasa terbebani oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga pokok produksi (HPP) gabah ke Rp 6.500 per kg untuk semua jenis gabah, sementara harga eceran tertinggi (HET) beras tetap Rp 12.500 per kg. Dengan HET tetap di Rp 12.500 per kg, kata Sutarto, pengusaha yang membeli gabah di atas Rp 6.500 per kg sudah kesulitan menutup biaya produksi. 2.  Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Suyamto melaporkan, realisasi ...

BRIEF UPDATE (Sabtu, 9 Agustus 2025)

POLITIK 1.  Presiden Prabowo akan melantik Letnan Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI. Dia juga akan mendapat kenaikan pangkat jenderal penuh (bintang 4). Posisi Letjen Tandyo sekarang adalah Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad). Dia akan mendampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Pelantikan akan dilakukan di Pusdiklatsus Komando Pasukan Khusus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, besok, Minggu (10/8/2025). Pengisian posisi wakil panglima TNI itu, yang kosong selama puluhan tahun, berdasarkan Perpres No. 84 Tahun 2025, yang mengubah Perpres No. 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Juga berdasarkan perpres tersebut pemimpin 3 kesatuan pasukan khusus TNI yakni Korps Marinir TNI AL, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, dan Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU, diganti penamaan dari "komandan jenderal" dengan pangkat bintang 2, menjadi "panglima" dengan pangkat bintang 3.  Pelantikan panglim...

BRIEF UPDATE (Jumat, 8 Agustus 2025)

HUKUM 1.  KPK menetapkan 2 anggota DPR sebagai tersangka korupsi, yakni Heri Gunawan dari Partai Gerindra dan H Satori dari Partai Nasdem, pada Kamis malam kemarin. Mereka dipersalahkan melakukan korupsi penyaluran dana program sosial melalui proposal fiktif saat mereka duduk di Komisi XI DPR periode 2019-2024. Kasus ini sudah diselidiki KPK sejak Desember 2024.  Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, 2 orang itu diduga memanfaatkan posisi sebagai anggota Komisi XI DPR untuk menyetujui anggaran beberapa mitra kerja, antara lain Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai "imbalannya", mitra kerja tersebut menyalurkan dana program sosial ke yayasan-yayasan milik mereka. Berdasarkan temuan KPK, Heri Gunawan diduga mendapat total Rp 15,86 miliar, yang terdiri Rp 6,26 miliar dari BI, Rp 7,64 miliar dari OJK, dan Rp 1,94 miliar dari mitra kerja lainnya. Dana itu digunakan untuk membangun rumah makan, mengelola outlet minuman, mem...

BRIEF UPDATE (Kamis, 7 Agustus 2025)

HUKUM 1.  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Abdul Azis. Namun, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, hari ini, tidak menjelaskan detail kasusnya. Abdul Azis menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur sejak 20 Februari 2025. Politisi Partai Nasdem kelahiran 5 Januari 1986 ini merupakan mantan anggota Polri. Ini merupakan OTT ketiga sepanjang 2025. OTT pertama terkait kasus suap dan gratifikasi pada 4 proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Kedua, dugaan korupsi pada 2 proyek pembangunan jalan di Satker Pembangunan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Utara. 2.  Hari ini 2 mantan menteri era pemerintahan kedua Presiden Jokowi diperiksa oleh KPK sebagai saksi. Yakni mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim diperiksa terkait dugaan pengadaan layanan Google Cloud di kementeriannya. Sedangkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diperiksa dalam perkara dugaan penyalahguna...

BRIEF UPDATE (Rabu, 6 Agustus 2025)

EKONOMI 1.  Direktur Segara Research Institute Piter Abdullah, mempertanyakan angka pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 sebesar 5,12%, yang diumumkan BPS. Menurut dia, angka itu tak sejalan dengan sejumlah indikator ekonomi, seperti konsumsi rumah tangga yang melambat, penerimaan pajak (PPN) yang menurun, dan Purchasing Managers’ Index (PMI) yang melemah. Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang melonjak 6,6% (yoy), menurut dia, sulit dijelaskan jika dikaitkan pelemahan persepsi pelaku usaha yang tergambar dari penurunan PMI. Jika pelaku usaha pesimis, logikanya mereka akan menahan investasi. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, meragukan keakuratan data yang digunakan BPS. Salah satu kejanggalan adalah konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,97%. Sedikit lebih tinggi dibanding 4,95% di kuartal I-2025. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga 4,95% itu, tidak mungkin menyebabkan pertumbuhan ekonomi bisa 5,12%, yang seharusnya di atas 5%. Selain itu, di...

BRIEF UPDATE (Selasa, 5 Agustus 2025)

POLITIK 1.  Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menyatakan, pemasangan bendera One Piece oleh sebagian masyarakat tak lebih dari kreativitas dan tak semestinya dilarang. Kata Ketua DPP PDIP tersebut, kreativitas itu bagian dari kebebasan berekspresi yang tidak melanggar konstitusi. Pemerintah mencurigai pemasangan bendera bergambar tengkorak itu merupakan upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron, sependapat dengan pemerintah. 2.  Kongres ke-6 PDIP yang berakhir Sabtu lalu di Bali sudah membuahkan susunan pengurus DPP periode 2025-2030. Namun, jabatan sekjen masih dirangkap oleh Ketum Megawati Soekarnoputri. Menurut Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo, rangkap jabatan sebagai Sekjen hanya bersifat sementara. Hasto Kristiyanto menduduki jabatan tersebut selama 2 periode. Meskipun ia menjadi terdakwa kasus penyuapan dan perintangan penyidikan, Megawati tetap mempertahankan posisi dia sebagai s...

BRIEF UPDATE (Senin, 4 Agustus 2025)

POLITIK 1.  Jelang peringatan HUT ke-80 RI ramai suara dari kalangan pemerintah, politisi, dan publik soal pengibaran bendera One Piece. Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, berdasarkan informasi instansi keamanan dan intelijen, pengibaran bendera itu merupakan upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Mensesneg Prasetyo Hadi hari ini bilang, bahwa pengibaran bendera One Piece boleh-boleh saja sebagai sebuah ekspresi kreativitas, tapi penindakan hukum bisa saja dilakukan pemerintah jika ada pihak-pihak yang menggeser makna dari ekspresi itu. Sikap pemerintah pusat tersebut ditindaklanjuti dengan berbagai sikap dari aparat di bawahnya. Beredar informasi di media sosial, aparat pemerintah daerah dan militer melakukan tindakan yang lebih jelas, yakni melarang. Sebagai contoh, beredar di media sosial, mural One Piece yang digambar di jalan di Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, dihapus dengan cat puti...

BRIEF UPDATE (Sabtu, 2 Agustus 2025)

Pembaca, edisi akhir pekan ini merupakan review atas peristiwa yang menjadi perhatian publik pada bulan Juli 2025. --- KERACUNAN LAGI, LAGI-LAGI KERACUNAN MBG Pada Selasa, 22 Juli lalu, sekitar 130 siswa-siswi SMP Negeri 8 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), bertumbangan. Ada yang mengeluh pusing berat, muntah-muntah, perut melilit, dan sebagainya. Mereka harus dilarikan ke rumah sakit. Pada hari yang sama, 13 murid SD Negeri Tenau, Kota Kupang, juga mengalami derita serupa. Mereka semua mengalami gejala tersebut setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), yang disediakan pemerintah. Kesimpulan medis: mereka keracunan. Badan Gizi Nasional (BGN), yang diberi tanggung jawab oleh Presiden Prabowo untuk mengurus MBG di seantero negeri, minta maaf dan berjanji menanggung biaya perawatan para korban itu. BGN berjanji pula akan memberi sanksi pihak penyedia MBG yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang dalam pemahaman awam adalah dapur umum. "Kami akan evaluasi kasus ...

BRIEF UPDATE (Jumat, 1 Agustus 2025)

HUKUM 1.  Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih "Tom" Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto akan dikeluarkan dari tempat tahanan masing-masing setelah terbit keputusan presiden (Keppres). Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas hari ini, Presiden Prabowo akan menandatangani keppres tersebut secepatnya, setelah usulan pemberian abolisi dan amnesti itu disetujui DPR. Persetujuan dari pimpinan DPR sudah didapat kemarin malam. Abolisi dan amnesti merupakan hak prerogatif presiden yang ditetapkan dalam konstitusi. Pemberian abolisi tertuju kepada Tom Lembong, yang didakwa melakukan korupsi importasi gula. Ia divonis hukuman penjara 7 tahun, meskipun hakim menyatakan dia tidak mendapat keuntungan dari kebijakannya itu. Dengan pemberian abolisi ini berarti penuntutan pidana dihentikan sepenuhnya, dan segala akibat hukum dari perkara tersebut ditiadakan.  Sedangkan amnesti berarti pengampunan yang diberikan secara kolektif kepada sekelompok orang atau individu yang melaku...