Posts

Showing posts from August, 2025

BRIEF UPDATE: "Agenda Apa dI Balik Isu DPR Serakah?" (Sabtu, 30 Agustus 2025)

Pembaca, edisi akhir pekan ini merupakan review atas peristiwa yang paling menjadi perhatian publik pada bulan Agustus 2025. Tunjangan perumahan bagi anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan mulai mencuat dalam percakapan di media sosial pada pertengahan bulan ini. Merebak lah aneka narasi yang menunjukkan kesenjangan ekstrem antara elite yang dibayar dari pajak rakyat dengan rakyat pembayar: uang tunjangan itu setara dengan 10 bulan UMR buruh Jakarta, 20 kali UMR Kota Solo, dan sebagainya.  Selanjutnya, mengalir deras aneka narasi yang menambah rasa kebencian publik terhadap DPR: total duit yang diterima anggota DPR per bulan Rp 300-an juta, ada yang menyebut sekian miliar. Persepsi "keserakahan" DPR pun tertanam di benak publik lebih kuat ketimbang narasi tentang harga beras yang semakin mahal. Tentang dobel jabatan anggota kabinet di BUMN, keracunan MBG, kenaikan tunjangan mobil dinas eselon 1, obral tanda kehormatan kepada sejumlah menteri yang dinilai "sudah sukses ...

BRIEF UPDATE: "Krisis Kepercayaan: Ekonomi Tertekan, Kapolri Dipertanyakan" (Jumat, 29 Agustus 2025)

POLITIK 1.  Lebih dari 200 organisasi masyarakat sipil mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatannya, atau Presiden Prabowo segera mencopot jabatan Listyo tersebut, setelah kejadian mobil polisi menabrak hingga tewas seorang pengemudi ojek online (ojol) saat berlangsung unjuk rasa. Organisasi tersebut antara lain Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dan LBH Jakarta. Mereka menyuarakan 12 tuntutan yang disampaikan dalam konferensi pers di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, hari ini. Mereka menekankan bahwa Listyo harus dicopot karena selama kepemimpinannya Polri semakin represif. 2.  Setelah kalangan buruh selesai melakukan unjuk rasa di DPR dan Patung Kuda Jakarta kemarin, suasana di kawasan sekitar Senayan justru tambah memanas. Aparat kepolisian yang berusaha membubarkan massa mendapat perlawanan, sehingga terjadi ricuh. Dalam situasi itu seorang p...

BRIEF UPDATE: "Demo Damai vs Krisis Ekonomi: Ujian Tata Kelola Prabowo" (Kamis, 28 Agustus 2025)

POLITIK 1.  Presiden Prabowo mengaku malu ada anggota partainya, Gerindra, terjerat kasus korupsi. Berpidato dalam acara  pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025 di Tangerang hari ini, Prabowo tidak menyebut langsung nama Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel yang ditangkap KPK. Dia bilang orang itu memang anggota Gerindra, tapi bukan kader karena belum mengikuti kaderisasi. Padahal, kata Prabowo, dia sudah berulang kali mengingatkan jajarannya untuk tidak korupsi. "Mungkin dia khilaf," kata Prabowo. 2.  Terkait kegiatan demo buruh hari ini, polisi mengabarkan telah mengamankan sekitar 120 pelajar dari berbagai daerah yang diduga akan bergabung dengan massa buruh. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary menyebut para pelajar itu dicegah demi keselamatan dan ketertiban. Sementara itu Dinas Pendidikan Wilayah III Jawa Barat mengeluarkan surat edaran tentang larangan bagi pelajar untuk ikut demo. Ada sekolah yang mewajibkan siswanya untuk mengirim foto diri saat sudah berada...

BRIEF UPDATE: "Kontrol Informasi, Harga Beras Naik, dan Data Diragukan: Krisis Legitimasi Rezim?" (Rabu, 27 Agustus 2025)

POLITIK 1.  Pemerintah berencana memanggil perusahaan media sosial, setelah terjadi demonstrasi di DPR Senin lalu yang diwarnai dengan bentrok fisik antara pendemo dengan aparat keamanan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, mengaku sudah menghubungi Tiktok, Meta (pemilik Whatsapp dan Facebook), dan X (dulu Twitter). Angga bilang, pemanggilan itu terkait dengan mudahnya publik mengonsumsi konten provokatif di platform sosial media. Demo tersebut mewujud setelah gencar beredar ajakan unjuk rasa di media sosial. 2.  Demonstrasi yang akan digelar oleh kalangan buruh dari wilayah Jabodetabek Kamis besok memusat di DPR dan Istana Kepresidenan Jakarta. Demo di Jakarta itu bagian dari aksi nasional yang diprakarsai Partai Buruh bersama sejumlah serikat pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengabarkan, demonstrasi serentak digelar di semua provinsi. Gerakan ini mengusung tema ‘Hostu...

BRIEF UPDATE: "Elite Berpesta, Rakyat Merana: Tunjangan Fantastis & Bintang Jasa di Tengah Krisis" (Selasa, 26 Agustus 2025)

POLITIK 1.  Demonstrasi yang berlangsung kemarin di depan gerbang kompleks DPR diwarnai dengan kericuhan hingga malam hari. Massa bentrok dengan polisi di sejumlah titik wilayah di sekitar Senayan, Jakarta. Sejumlah mobil polisi dirusak. Bidang Advokasi LBH Jakarta Daniel Winarta mengatakan, ada 370 orang yang diamankan di Polda Metro Jaya. Lebih dari setengahnya anak di bawah umur. Mereka berasal dari berbagai daerah, termasuk dari luar Jakarta.  Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai, aksi massa yang terlibat bentrok dengan aparat keamanan merupakan premanisme, bukan bagian dari demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyayangkan tindakan massa pengunjuk rasa penolakan kenaikan tunjangan anggota dewan yang dilakukan dengan menutup jalan hingga merusak fasilitas publik. 2.  Setelah terjadi aksi demo menuntut pembubaran DPR kemarin, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad hari ini menyatakan bahwa tunjangan rumah bagi setiap a...

BRIEF UPDATE: "Kabinet Gemoy vs Rakyat Sengsara: Bloated Government, Krisis Legitimasi, dan Ironi Tata Kelola" (Senin, 25 Agustus 2025)

POLITIK 1.  Aparat kepolisian melakukan upaya pembubaran paksa terhadap massa yang berunjuk rasa di depan gerbang kompleks DPR Senayan, Jakarta, hari ini. Tembakan meriam air diarahkan ke massa sehingga kocar-kacir. Sebagian massa masuk ke jalan tol. Dikabarkan ada 6 orang ditangkap polisi karena dituduh sebagai provokator. Aksi massa itu terjadi setelah ada seruan demo 25 Agustus yang beredar luas di media sosial sejak kemarin. Inisiatornya menamakan ‘Revolusi Rakyat Indonesia’. Salah satu tuntutannya adalah pembubaran DPR. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengimbau masyarakat tidak mudah termakan hoaks yang beredar di media sosial. 2.  Massa buruh, kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, tidak ikut dalam aksi demonstrasi hari ini. Mereka sudah merencanakan akan menggelar aksi besar pada Kamis, 28 Agustus 2025 di depan gedung DPR. Menurut Iqbal, sudah banyak serikat pekerja yang menyatakan komitmen untuk menggelar ...

BRIEF UPDATE: "Akhirnya! Anggaran Pendidikan Dikoreksi: Sekolah Kedinasan Tak Lagi 'Rajap' Dana, Fokus ke MBG & Sekolah Biasa" (Sabtu, 23 Agustus 2025)

POLITIK 1.  Pemerintah berencana membentuk Kementerian Haji dan Umrah RI, memisahkan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama. Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, keinginan Prabowo untuk membentuk kementerian tersebut sudah dicetuskan sejak 2014, bukan serta-merta karena ada kasus pada pelaksanaan ibadah haji pada 2024 dan 2025. Kasus ini sedang ditangani KPK. Rencana pembentukan Kementerian Haji itu, kini sedang digodok Komisi III DPR dengan pemerintah. 2.  Presiden Prabowo optimis, pemerintahannya dapat membangun minimal 1 sekolah unggulan di setiap kabupaten/kota. Janji itu disampaikan Prabowo saat  memberikan pengarahan kepada kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, kemarin. Sekolah itu, kata dia, sebagai upaya untuk Indonesia menjadi negara maju. Dia pun tak peduli dengan omongan-omongan pihak yang pesimistis Indonesia akan bangkit menjadi negara maju.  HUKUM 1.  Presiden ...

BRIEF UPDATE: "BPJS Naik, UUD Diubah, Guru Dinaikkan: Trilogi Kebijakan yang Uji Nyeri Rakyat" (Jumat, 22 Agustus 2025)

POLITIK 1.  Sudah pasti tahun depan iuran BPJS Kesehatan bakal naik secara bertahap berdasarkan RAPBN 2026. Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, kenaikan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menambah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Soal besaran kenaikan, ia belum bisa menjelaskan karena masih perlu dilakukan pembahasan oleh beberapa lembaga terkait seperti Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. 2.  Wakil Ketua MPR Bambang 'Pacul' Wuryanto mengatakan, MPR akan menggelar diskusi yang membicarakan perubahan atau amandemen UUD NKRI Tahun 1945. Dia bilang, perubahan adalah keniscayaan, dan sejalan dengan kewenangan MPR pasal 3 UUD 1945. Bambang Pacul menyampaikan pendapat itu dalam seminar konstitusi di DPR kemarin. Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie sependapat. Meskipun UUD 1945 sudah mengalami amandemen sebanyak 4 tahap pada tahun 1999-2002, kata Jimly, tetap diperlukan evaluasi. Wakil Ketua MK Saldi Isra juga...

BRIEF UPDATE: "Prabowo Beri Sinyal Keras: KPK Bekuk Menteri, Daerah Terancam Krisis Fiskal" (Kamis, 21 Agustus 2025)

HUKUM Presiden Prabowo sudah mendapat laporan tentang Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dibekuk KPK. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, Presiden mempersilakan KPK untuk melakukan proses hukum kepada Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel. Wamenaker itu kena operasi tangkap tangan (OTT) di kantornya sendiri. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menjelaskan, Noel ditangkap atas dugaan pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Ada 10 orang yang ditangkap dalam kasus itu. Noel menjadi orang pertama di kabinet Prabowo yang kena perkara. Aktivis mahasiswa 1998 itu dikenal sebagai “orang Jokowi”. Dia menjadi pemimpin relawan Jokowi-Ma’ruf dalam Pilpres 2019, dengan bendera Jokowi Mania Nusantara atau Joman. Sebagai relawan pendukung Jokowi, Noel pernah menjadi komisaris utama di PT Mega Eltra, anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero). Jelang Pilpres 2024, dia semula bergabung dengan Ganja...

BRIEF UPDATE: "DPR Rekayasa Hakim MK, Utang Rp781 T Jadi Bom Waktu Fiskal" (20 Agustus 2025)

HUKUM 1.  Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Muhammad Arif Nuryanta, duduk di kursi terdakwa sidang pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa penuntut, hari ini memaparkan dakwaan bahwa Arif menerima suap dan gratifikasi sebanyak Rp 15,7 miliar. Uang itu didapat dia saat menjabat sebagai wakil ketua PN Jakpus dengan cara mengatur penanganan perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) yang menyebabkan pihak korporasi mendapatkan vonis lepas atau onslag. Dia menunjuk komposisi majelis hakim yang menangani perkara itu yakni Djuyamto, Agam Syarief Baharudin, dan Ali Muhtarom. Ketiga hakim itu sudah lebih dulu divonis penjara karena juga terbukti menerima suap. 2.  Kepala Humas Lapas Kelas 2 Tangerang Ratmin membenarkan, istri dari Eks Kadiv Propam Ferdy Sambo yaitu Putri Candrawathi mendapat remisi atau pengurangan masa hukuman penjara selama 9 bulan, karena berkelakuan baik. Putri divonis hukuman penjara 20 tahun pada 13 Februari 2023 ...

BRIEF UPDATE: "Salah Urus: Dana Pendidikan Tergerus MBG, Beras SPHP Mandek di Gudang" (Selasa, 19 Agustus 2025)

POLITIK 1.  Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) prihatin, karena 44,2% anggaran pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara, kewajiban konstitusional untuk pendidikan gratis malah diabaikan. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, perintah untuk pendidikan gratis telah ditegaskan MK melalui putusan perkara nomor 3/PUU-XXII/2024 pada 27 Mei 2025 dan perkara nomor 111/PUU-XXIII/2025 pada 15 Agustus 2025. Pasal 31 UUD 1945 pun jelas mengamanatkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar, bukan makan gratis. Pemerintah akan menggelontorkan anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun dalam RAPBN 2026, meningkat dari realisasi tahun 2024 yakni Rp 724,3 triliun. RAPBN 2026 juga akan difokuskan pada program-program prioritas nasional seperti MBG. Anggaran makan untuk siswa sekolah hingga ibu hamil ini tahun depan sebesar Rp 335 triliun, yang diambil dari anggaran pendidikan, atau seta...

BRIEF UPDATE: "Pati Bergolak: Rakyat Berani Gulingkan Bupati, Media Sosial Jadi Pengeras Suara" (Rabu, 13 Agustus 2025)

POLITIK 1.  Ribuan orang melakukan unjuk rasa di depan kantor Kabupaten Pati, Jawa Tengah, hari ini. Mereka menuntut Bupati Sudewo mengundurkan diri. Aksi protes warga Pati tersebut dipicu oleh kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250%. Meskipun kemudian kenaikan itu sudah dibatalkan oleh Sudewo, tapi warga masih tetap menggelar demo dengan tajuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, karena sudah telanjur kecewa dengan sang bupati.  Kemarin, sebelum demo ini digelar sudah mengalir donasi berupa minuman kemasan, makanan kecil, dan buah-buahan yang dikumpulkan di alun-alun yang berada di depan kantor bupati, sebagai bentuk unjuk dukungan terhadap aksi massa tersebut. Bupati Sudewo lantas menemui massa pendemo, tapi tak bertahan lama. Dari dalam mobil, kader Partai Gerindra itu muncul melalui jendela sunroof. Namun, baru sebentar berpidato dan mengucapkan maaf, massa menimpuk dia dengan sandal dan botol minuman secara bertubi-tubi, sehingga dia meninggalkan arena demo. ...

BRIEF UPDATE: "Korupsi Haji, Candaan Menteri, dan Data Bocor: Pemerintah Diuji di Ujung Tanduk Kredibilitas" (Selasa, 12 Agustus 2025)

HUKUM KPK kemarin mengeluarkan perintah pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), yang akrab dipanggil Gus Yaqut. Pencegahan serupa juga diterapkan terhadap Ishfah Abidal Aziz (IAA), staf khusus Gus Yaqut; dan Fuad Hasan Masyhur (FHM), pemilik travel haji Maktour. Mereka dicegah pergi ke luar negeri, kata KPK, untuk memudahkan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. Merespons langkah KPK tersebut, Gus Yaqut disebut berkomitmen untuk bekerja sama mengikuti proses hukum ini. Dalam menyelidiki kasus tersebut, KPK sudah memeriksa Gus Yaqut sekali pada 7 Agustus lalu. Berdasarkan hitungan awal KPK, kasus itu diduga telah merugikan keuangan negara lebih dari Rp 1 triliun. Kasus ini bermula dari penambahan kuota pada musim haji 2024 sebanyak 20.000 jemaah Indonesia yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi atas permintaan Presiden Jokowi. Berdasarkan aturan,...

BRIEF UPDATE: "Kontradiksi Kebijakan: Ekonomi Rakyat Tersendat, Militer Justru Digenjot Besar-besaran" (Senin, 11 Agustus 2025)

EKONOMI 1.  Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso, mengakui sekitar 40% pabrik penggilingan padi tutup setelah ada penegakan hukum dalam kasus beras oplosan. Pernyataan Sutarto tersebut merespons temuan Ombudsman RI di Tempuran, Karawang, Jawa Barat, yakni 10 dari 23 penggilingan berhenti beroperasi. Walau tidak memiliki data pasti secara nasional, Sutarto mengatakan laporan serupa juga datang dari daerah lain, seperti Yogyakarta dan Jawa Timur.  Salah satu penyebab tutup adalah pengusaha penggilingan padi merasa terbebani oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga pokok produksi (HPP) gabah ke Rp 6.500 per kg untuk semua jenis gabah, sementara harga eceran tertinggi (HET) beras tetap Rp 12.500 per kg. Dengan HET tetap di Rp 12.500 per kg, kata Sutarto, pengusaha yang membeli gabah di atas Rp 6.500 per kg sudah kesulitan menutup biaya produksi. 2.  Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Suyamto melaporkan, realisasi ...