Posts

Showing posts from October, 2025

BRIEF UPDATE: "Tragedi 'Makan Gratis': 186 Siswa Keracunan, Program MBG Awal Pemerintahan Diuji!" (Rabu, 29 Oktober 2025)

EKONOMI 1.  Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, 1.093 orang pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama September 2025. Jawa Barat tercatat sebagai provinsi tertinggi dalam angka PHK, yakni 229 orang (20,95%). Disusul Kalimantan Utara 187 orang, Jawa Timur 141 orang, Sumatera Selatan 101 orang, Kalimantan Selatan 52 orang, dan Banten 48 orang. Jumlah itu naik dibandingkan Agustus sebanyak 830 orang, namun lebih rendah dibanding Juni dan Juli yang 1.118 dan 1.609 orang. Total PHK Januari-September 2025 mencapai 45.426 orang, lebih rendah dari Januari-September 2024 yang sebanyak 54.400 orang. 2.  Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, total utang pemerintah pusat per Juni 2025 yang mencapai Rp 9.138 triliun masih dalam batas aman. Tak perlu dikhawatirkan. Rasio utang tersebut masih di kisaran 40%, di bawah ketentuan batas aman 60% terhadap PDB. Ia menjelaskan, kemampuan fiskal suatu negara dinilai berdasarkan dua indikator utama, yaitu deficit to GDP ratio dan debt...

BRIEF UPDATE: "Jokowi: Whoosh Proyek Sosial; Tapi, Akibat Korupsi Bukan 'Toleransi' Layanan Publik" (Selasa, 28 Oktober 2025)

HUKUM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah sejak awal 2025 menyelidiki unsur tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh. Proyek ini menghabiskan biaya sekitar USD 7,27 miliar atau sekitar Rp 118 triliun. Banyak kalangan, termasuk mantan Menko Polkam Mahfud MD, menuding ada korupsi dalam proyek tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, mengaku belum bisa mengungkapkan siapa saja orang yang akan diminta keterangan. Anggota Komisi III DPR Abdullah menilai, langkah KPK tersebut sangat penting untuk menjawab keresahan publik soal dugaan mark up proyek Whoosh.  Sementara itu, mantan Presiden Jokowi turut merespons keriuhan soal beban utang yang mencekik beberapa BUMN yang mengoperasikan Whoosh. Dia menyatakan bahwa Whoosh bukan semata proyek bisnis, melainkan bagian dari solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan parah di kawasan Jakarta, Jabodetabek, dan Bandung. Jokowi yang menginisiasi Whoosh menyatakan bahwa prinsip dasar transportasi massal...

BRIEF UPDATE: "Tambang Ilegal Mandalika: Menagih Janji 'Omon-omon' Prabowo." (Senin, 27 Oktober 2025)

EKONOMI 1.  Tertekannya daya beli masyarakat tercermin dari konsumsi rumah tangga yang tak mampu tumbuh di atas 5%. Pada kuartal II-2025 hanya tumbuh 4,97% dengan kontribusi 54,25% ke PDB. Tak beda jauh dari kuartal I-2025 sebesar 4,95%, dan kuartal II-2024 yang 4,93%. Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro menjelaskan, masih terus tertekannya daya beli masyarakat kelas menengah disebabkan pertumbuhan pendapatan mereka amat lambat setiap tahunnya. Untuk memulihkan daya beli kelas menengah yang porsinya 81,49% dari total konsumsi masyarakat, Andry menyarankan, dalam jangka pendek harus ada insentif berupa pengurangan beban segala pungutan wajib. Dalam jangka panjang, pemerintah juga perlu fokus mempercepat penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, melalui investasi yang menggerakkan industrialisasi dan menyerap tenaga kerja. Investasi ini penting karena kontribusinya sekitar 30% terhadap PDB. 2.  Pengamat BUMN dari Next Center, Herry Gunawan mengatakan, persepsi investor te...

BRIEF UPDATE: "PDI-P Tolak Keras Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Sebut Langgar Moral Publik; Di Tengah Ancaman Gagal Bayar Rp 10 Triliun Dana Kopdes Merah Putih" (Sabtu, 25 Oktober 2025)

POLITIK 1.  Sejarawan yang juga Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI-P Bonnie Triyana, menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto. Ia mengatakan, selama ini masyarakat ingin standar jelas tentang sosok pemimpin. Dia menyebut Soeharto memang seorang tokoh bangsa. Namun, fakta sejarah mengenai pelanggaran HAM dan korupsi pada masa Orde Baru tidak bisa diabaikan. Dengan pemberian gelar ini, masyarakat akan kehilangan standar moral publik. Selain itu, pemberian gelar tersebut juga akan menimbulkan kontradiksi dengan semangat reformasi yang membatasi kekuasaan. Sementara Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan, sejak MPR periode lalu nama Soeharto sudah clear untuk bisa mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kendati begitu, Ahmad Muzani menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo perihal pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Nama Soeharto masuk dalam daftar 40 nama yang diusulkan diberi gelar pahlawan nasional, termasuk Gus Dur dan Marsinah. ...

BRIEF UPDATE: "DPR Desak BPK Audit KPU, Setelah Komisioner Habiskan Rp 90 Miliar untuk 59 Kali Private Jet; Di Balik Dana Desa Dijadikan Jaminan Pinjaman Kopdes Merah Putih" (Jumat, 24 Oktober 2025)

POLITIK 1.  Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit Komisi Pemilihan Umum (KPU), setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada ketua dan 4 komisioner KPU atas pelanggaran mereka menggunakan pesawat terbang sewaan selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurut Mardani, keputusan DKPP tersebut menjadi bukti adanya pelanggaran dalam pengelolaan anggaran negara, yang perlu ditindaklanjuti oleh BPK.  Dalam sidang DKPP pada 21 Oktober lalu, terungkap bahwa para komisioner KPU menyewa pesawat jet pribadi (private jet) untuk 59 kali perjalanan dinas selama Pemilu 2024, yang memakan biaya sewa sebesar Rp 90 miliar. Menurut penilaian DKPP, seluruh perjalanan tersebut terbukti tidak terkait dengan distribusi logistik pemilu, sebagaimana diklaim oleh pimpinan KPU. DKPP menilai tindakan tersebut melanggar etika penyelenggara pemilu, sehingga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Mo...

BRIEF UPDATE: "CSIS Sebut 1 Tahun Prabowo 'Korbankan' Infrastruktur Demi Program Populis; Di Balik Negosiasi Utang Whoosh Rp 115 Triliun yang Belum Final" (Kamis, 23 Oktober 2025)

POLITIK 1.  Lembaga penelitian Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengeluarkan evaluasi terhadap setahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut CSIS, pemerintahan Prabowo-Gibran melakukan trade-off atau pengalihan kebijakan pada 3 aspek utama, yakni membentuk kabinet gemuk yang tak pernah terjadi selama 2 dekade terakhir, meninggalkan pembangunan infrastruktur untuk dialihkan ke program-program yang berorientasi pada redistribusi sosial dan kesejahteraan rakyat secara langsung, dan resentralisasi ke tangan pemerintah pusat. Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes menjelaskan, pembentukan kabinet gemuk menjadi 49 kementerian dari sebelumnya 34, didasarkan pada kebutuhan politik untuk menjaga stabilitas koalisi di parlemen, bukan efisiensi pemerintahan. Namun, lanjut Arya, stabilitas ini hanya terjadi dalam jangka pendek, karena koalisi yang dibangun berdasarkan kebutuhan dukungan di DPR dan melalui negosiasi, bukan berdasarkan kesamaan kebi...

BRIEF UPDATE: "KPK 'Sentuh' Tambang Emas Ilegal Sekotong yang Dibekingi, Hasil 3 Kg per Hari; Di Tengah Kemenhan Borong 42 Jet Tempur China J-10 dan 7 Kapal Perang Tua"(Rabu, 22 Oktober 2025)

HUKUM 1.  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tambang emas ilegal di Sekotong, yang lokasinya sekitar 1 jam perjalanan darat dari Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria, kemarin, menjelaskan, tambang tersebut bisa menghasilkan emas sekitar 3 kilogram per hari. Dia menyebut, aparat setempat tidak berani menindak tambang tersebut karena mungkin ada bekingnya. Dian Patria menjelaskan, KPK meninjau lokasi tambang setelah mendapat laporan terjadi pembakaran tempat perkemahan (basecamp) tambang emas yang diisi orang-orang dari negara China pada Agustus 2024. Ia juga mengungkapkan, ada tambang emas ilegal lainnya yang lebih besar dari Sekotong, yakni di Pulau Sumbawa, NTB. 2.  KPK mengeklaim belum menerima surat keputusan pencabutan 4 dari 5 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pencabutan IUP nikel itu diumumkan Presiden Prabowo, 10 Juni lalu...

BRIEF UPDATE: "Soeharto dan Gus Dur Sama-sama Diusulkan Pahlawan Nasional, Pro-Kontra Memanas; Di Tengah Desakan KPK Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Whoosh" (Selasa, 21 Oktober 2025)

POLITIK 1.  Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul), hari ini menyerahkan daftar 40 nama calon penerima gelar pahlawan nasional kepada Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon. Dalam daftar nama tersebut antara lain terdapat Presiden ke-2 Soeharto; Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur); tokoh buruh yang dibunuh, Marsinah; Kiai Kholil Bangkalan; dan Kiai Bisri Syansuri. Gus Ipul mengatakan, nama-nama calon pahlawan nasional itu diusulkan melalui proses berjenjang dari masyarakat sampai ditandatangani oleh bupati/wali kota, kemudian diteruskan ke gubernur. Setelah itu, usulan diteruskan ke Kemensos untuk dikaji oleh tim pengkajian dari Kemensos. Menbud Fadli Zon mengatakan, 40 nama tersebut akan diputuskan dalam tim dewan gelar, yang terdiri dari 7 orang. Mereka adalah Menbud Fadli Zon, Menko Polkam Djamari Chaniago, Menag Nasaruddin Umar, Prof Susanto Zuhdi, Prof Agus Mulyana, Agus Sutarman, dan Marsekal Imam Sufaat. Pengumuman penerima gelar, kata Fadli Zon, akan dilaku...

BRIEF UPDATE: "PARADOKS 1 Tahun Prabowo-Gibran: Kepuasan Publik 78,3%, Tapi Mayoritas Pakar Nilai Ekonomi 'Memburuk'! Di Tengah Desakan Menkeu Turunkan Bunga BI" (Senin, 20 Oktober 2025)

EKONOMI 1.  Survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan, mayoritas pakar menilai kondisi ekonomi semakin memburuk dalam setahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei menanyakan kepada para pakar terkait kondisi terkini dibanding 3 bulan sebelumnya. Sebanyak 30 dari 67 pakar (47%) menyatakan kondisi perekonomian semakin memburuk. Bahkan, 2 pakar menilai jauh lebih buruk. Sementara, 24 pakar menilai situasi masih stagnan (unchanged) dan 8 pakar melihat lebih baik dari sebelumnya. Mengenai pertumbuhan ekonomi dalam 3 bulan ke depan, 24 dari 64 pakar memperkirakan tak ada perubahan, 23 pakar memprediksi pertumbuhan akan melambat, sedang 15 pakar memperkirakan terjadi akselerasi pertumbuhan, 1 pakar menilai terjadi akselerasi, dan 1 pakar lainnya menilai ada perlambatan yang signifikan. Terkait pasar tenaga kerja, 25 dari 64 pakar menilai tidak akan berubah pada 3 bulan ke depan, 23 pakar melihat akan leb...

BRIEF UPDATE: "Prabowo Klaim MBG Kalahkan Brasil dalam Setahun; Di Tengah Gelombang PHK Nyaris 100.000, Kemenaker Dapat Nilai Merah dan Dirut BUMN Diisi WNA" (Sabtu, 18 Oktober 2025)

POLITIK 1.  Presiden Prabowo menyatakan capaian program unggulannya, Makan Bergizi Gratis (MBG), baru berjalan 1 tahun tapi sudah mengalahkan Brasil. Prabowo mengungkapkan hal itu dalam pidato pada acara wisuda sarjana di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, Jawa Barat, hari ini. Prabowo menyebut, program MBG sudah menjangkau 36,2 juta orang dalam kurun waktu 1 tahun dengan pembagian makanan setiap hari. Sedangkan Brasil, kata Prabowo, membutuhkan waktu 11 tahun untuk mencapai jumlah penerima yang sama. Brasil merupakan negara terluas di Amerika Selatan dengan jumlah penduduk sekitar 214 juta. 2.  Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memaparkan capaian Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selama 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Program yang paling besar di Kemenkes adalah cek kesehatan gratis (CKG) yang penerima manfaatnya kini sudah mencapai 41.899.205 dari jumlah pendaftar 44.910.083. Prestasi lainnya, lanjut Budi, sudah terbangun 22 rumah sak...

BRIEF UPDATE: "Luhut Akui Proyek Whoosh 'Busuk' dari Awal, Utang Rp 116 Triliun Bakal Diaudit BPK; Di Tengah Menu MBG Seragam Nasi Goreng, Hadiah Ulang Tahun Presiden" (Jumat, 17 Oktober 2025)

POLITIK 1.  Hari ini, 17 Oktober 2025, Presiden Prabowo ulang tahun ke-74. Para menteri, pimpinan DPR, dan lainnya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Terkait momen itu, menu Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa se-Indonesia adalah nasi goreng, yang merupakan makanan favorit Prabowo, dan tambahan lainnya seperti susu dan buah. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang membenarkan hal tersebut, tapi membantah penyeragaman menu atas instruksi BGN. Dia bilang, menu seragam se-Indonesia itu inisiatif para pengelola dapur, alias SPPG. 2.  Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi'i mengabarkan kementeriannya akan mendapat tambahan satu direktorat lagi, yakni Direktorat Jenderal Pesantren (Ditjen Pesantren). Kata Syafi'i setelah bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, pembentukan Ditjen Pesantren akan dilakukan pada peringatan hari santri 22 Oktober 2025. Saat ini sudah ada 6 ditjen di Kemenag yakni, Di...

BRIEF UPDATE: "Horor MBG Jilid Baru: Ratusan Siswa Keracunan Massal di Toba dan Yogya; Di Tengah Utang DPR Bayar Aspirasi Pengusaha 97%, Rakyat Cuma Dapat Sisa" (Kamis, 16 Oktober 2025)

POLITIK 1.  Indonesia Parliamentary Center (IPC) merilis penelitian mengenai penyerapan aspirasi anggota DPR pada masa sidang I-IV tahun pertama DPR 2024-2029. Peneliti IPC Arif Adiputro mengatakan, DPR paling banyak menyerap aspirasi dari unsur pengusaha, sebaliknya aspirasi masyarakat paling sedikit diserap. Padahal, masyarakat paling banyak menyampaikan aspirasi yakni 556 aspirasi, diikuti pengusaha 309 aspirasi, dan akademisi 209 aspirasi. Dari jumlah aspirasi itu, 300 aspirasi masyarakat tidak terserap, diikuti akademisi 110. Tingkat penyerapan aspirasi dari unsur pengusaha justru paling tinggi, yakni 300 dari 309 atau 97%. IPC mendesak DPR bersikap terbuka dalam akses, dan terhadap transparansi kegiatan hingga laporan pertanggungjawaban penggunaan dana reses. Arif mengatakan, dengan dana Rp 702 juta, DPR seharusnya bisa banyak menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan pengusaha. Dana reses per Oktober 2025 naik menjadi Rp 702 juta dari sebelumnya Rp 400 juta. Pen...

BRIEF UPDATE: "Menkeu vs Menko Pangan 'Perang' Dana MBG Tak Terserap; Di Tengah Rencana Potongan PPN untuk Dongkrak Properti dan Isu Beli Jet Tempur China J-10" (Rabu, 15 Oktober 2025)

EKONOMI 1.  Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang insentif bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) pembelian rumah, sampai 2027. Ia mengatakan, insentif tersebut berlaku untuk pembelian rumah dengan harga jual maksimal Rp 5 miliar. Tapi yang digratiskan hanya PPN terutang dari harga jual rumah sampai Rp 2 miliar. Semula insentif ini diberikan hingga 31 Desember 2026, kini diperpanjang hingga 31 Desember 2027. Selain itu, ada bantuan untuk masyarakat lewat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk 350 ribu unit sepanjang 2025. Wakil Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Bambang Ekajaya mengatakan, kebijakan perpanjangan insentif PPN DTP akan mengurangi harga properti 11-12%. Namun, daya beli masyarakat pun harus ditingkatkan untuk merangsang konsumen membeli properti dengan insentif-insentif dan kemudahan. Antara lain melibatkan Kemendagri dengan mengurangi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Jika BPHTB dibebaskan untuk per...