Posts

BRIEF UPDATE: "Nikel Selundupan IMIP: Kapal Tanpa Dokumen, Dermaga Disegel KKP" (Sabtu, 29 November 2025)

SOSIAL 1.  Sejumlah anggota DPR mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi atas penyebab bencana dahsyat yang melanda 3 provinsi di Sumatera; Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menyatakan, investigasi untuk memastikan apakah bencana tersebut murni disebabkan cuaca ekstrem, atau ada penyebab lain yang ikut memperparah dampaknya. Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyatakan, penyelidikan perlu dilakukan untuk mengetahui penyebab bencana, serta siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Anggota Komisi VIII DPR Dini Rahmania, menilai bahwa bencana yang terjadi menjadi alarm keras krisis ekologi akibat pembiaran alih fungsi lahan dan deforestasi di kawasan resapan. 2.  Data jumlah korban meninggal dunia dalam bencana di 3 provinsi tersebut masih dinamis, karena masih banyak korban yang dinyatakan hilang. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan, bahwa hingga Jumat (28...

BRIEF UPDATE: "Menkeu Tuduh BI Kurang Optimal, Perang Dingin Fiskal-Moneter Memanas" (Jumat, 28 November 2025)

SOSIAL 1.  Bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, tanah longsor, dan puting beliung yang melanda 3 provinsi di Sumatera: Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, menimbulkan banyak korban jiwa, korban luka-luka, dan ribuan orang terpaksa mengungsi. Berdasarkan data dari Mabes Polri hari ini, bencana di Sumut terdiri dari 127 tanah longsor, 162 banjir, 20 pohon tumbang, dan 2 angin puting beliung.  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut melaporkan, 47 orang meninggal dunia dari total 123 korban di 13 kabupaten/kota. Selain itu, masih terdapat 9 warga hilang. Tapanuli Selatan menjadi daerah dengan korban terbanyak, 15 meninggal dan 58 luka-luka. Data kemarin sore dari Aceh menyebut 22 korban jiwa, dengan sebaran terbanyak di Aceh Tengah sebanyak 15 orang. Pemprov Aceh menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari, mulai 28 November-11 Desember 2025. BPBD Sumbar mencatat, 12 korban meninggal dunia serta sekitar 12 ribu jiwa terdampa...

BRIEF UPDATE: "Menhan Sebut 'Negara Dalam Negara', Kemenhub Bilang Bandara IMIP Resmi" (Kamis, 27 November 2025)

POLITIK 1.  Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, merupakan bandara resmi yang terdaftar di Kemenhub. Wakil Menteri Perhubungan Suntana menyampaikan informasi tersebut kemarin, sebagai respons atas pernyataan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyatakan bandara tersebut beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara, sehingga menyebutnya sebagai "negara dalam negara". Bandara itu dikelola oleh pihak swasta dengan pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub melalui Otoritas Bandara Wilayah V Makassar. Senada dengan Kemenhub, Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan, menegaskan bahwa Bandara Khusus IMIP telah terdaftar secara resmi di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Ia menyebut pengelolaan bandara dilakukan sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Bandara Khusus IMIP memiliki landasan pacu sepanjang 1.890 meter yang khusu...

BRIEF UPDATE: "Bom Pecah di PBNU: Syuriyah Pecat Gus Yahya, Klaim 'Ketua Umum' Gusur Rais Aam?" (Rabu, 26 November 2025)

  POLITIK 1.  Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah mengeluarkan surat pemecatan Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai hari ini, Rabu 26 November 2025. Surat pemecatan ditandatangani oleh Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir pada Selasa, 25 November 2025. Ahmad Tajul membenarkan telah menandatangani surat itu. Namun, ia membantah surat itu merupakan surat pemberhentian, melainkan sekadar surat edaran. Selama kekosongan jabatan Ketua Umum PBNU, menurut penjelasan dalam surat tersebut, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam selaku Pimpinan Tertinggi NU. Pemecatan tersebut sebagai tindak lanjut dari ultimatum Syuriyah PBNU supaya Gus Yahya mengundurkan diri, karena telah dinilai melakukan pelanggaran berat yakni mengundang seorang pendukung zionisme dalam acara NU. Namun, Gus Yahya menolak mengundurkan diri dengan alasan Syuriyah PBNU tidak punya kewenangan memecat ketua umum...

BRIEF UPDATE: "Tragedi Papua: Ibu dan Bayi Meninggal Ditolak 4 RSUD, Audit Mendagri dan Menkes Jadi 'Hukuman' dari Prabowo?" (Selasa, 25 November 2025)

POLITIK 1.  Target pemerintah membangun kekuatan TNI sebanyak 150 batalyon per tahun, menurut Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, hari ini, tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional. Di Indonesia, 1 batalyon terdiri antara 500-1.300 prajurit yang terbagi dalam 3 sampai 6 kompi.  Peningkatan jumlah batalyon itu, kata Menhan, sebagai bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP), antara lain pengamanan instalasi strategis, khususnya kilang yang dimiliki oleh Pertamina. Sedangkan penambahan prajurit rencananya akan dilakukan terhadap 3 provinsi yang disebut sebagai titik berat nasional atau center of gravity yaitu Jakarta, Aceh, dan Papua. Tahun 2025 ini sudah dibentuk 150 batalion yang disebut Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan. Kebutuhan 750 batalyon selama 5 tahun merupakan bagian dari pembangunan kekuatan jangka panjang melalui konsep Optimum Esse...

BRIEF UPDATE: "NU Terbelah Dua: Gus Yahya Tolak Ultimatum Rais Aam, Geger Politik Internal di Markas PBNU!" (Senin, 24 November 2025)

  POLITIK 1.  Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menyatakan tidak akan mengundurkan diri sebagai ketua umum PBNU, dan mengajak semua pengurus PBNU kembali ke aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Pernyataan Gus Yahya tersebut sebagai respons atas "ultimatum" yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, Jumat, 21 November 2025. Isinya, meminta Gus Yahya mengundurkan diri dalam waktu 3 hari sejak Jumat, jika tidak mundur akan dicopot.  Kesalahan yang dituduhkan adalah Gus Yahya menghadirkan pembicara asal AS yang dikenal pendukung Zionisme, Peter Berkowitz, dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU), Agustus silam di Jakarta. Menurut Gus Yahya, Minggu, 23 November 2025, keputusan KH Miftachul Akhyar itu tidak sesuai AD/ART NU. Sikap Gus Yahya tersebut mendapat dukungan dari Alim Ulama PBNU. 2.  Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa bahwa bumi dan bangunan yang dihuni, tidak layak dik...

BRIEF UPDATE: "Gus Yahya Diusir Syuriyah, Pembangunan MBG Melesat: Negara Bergerak Tanpa Koordinasi" (Sabtu, 22 November 2025)

POLITIK 1.  Beredar di publik foto risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, Jumat, 21 November 2025. Inti surat itu berbunyi, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketum PBNU dalam waktu 3 hari sejak diterimanya keputusan rapat harian Syuriyah PBNU ini. Jika Yahya tidak mengundurkan diri dalam 3 hari, Syuriyah PBNU akan memberhentikan dia dari jabatan Ketum PBNU. Berdasarkan resume rapat tersebut, kesalahan Yahya adalah menghadirkan narasumber yang berafiliasi dengan jaringan Zionisme Internasional, dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU). Tindakan Yahya itu telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Menurut Syuriyah PBNU, pelaksanaan AKN NU dengan narasumber kontroversial di tengah isu genosida Israel, melanggar Peraturan Perkumpulan NU No. 13 Tahun 2025 khususnya Pasal 8 huruf a mengenai pemberhentian fungsionaris yang mencemarkan nama baik NU....