BRIEF UPDATE (Senin, 7 Juli 2025)

HUKUM

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap, terdapat 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terindikasi sebagai penerima bantuan sosial (bansos), sekaligus pemain judi online (judol). Ketua Tim Humas PPATK M Natsir mengatakan, data itu diperoleh dengan menyamakan laporan tahun 2024 dari total 28,4 juta NIK penerima bansos dan 9,7 juta NIK pemain judol. Dia menilai, hal ini bukan lagi penyimpangan administratif, melainkan penyalahgunaan sistem bantuan negara untuk aktivitas ilegal. Tercatat, terjadi 7,5 juta kali transaksi judol dengan total deposit Rp 957 miliar, hanya dari satu bank saja.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, mengaku telah memblokir 10 juta rekening penerima bansos yang dinilai tidak layak menerima bansos karena menampung saldo hingga jutaan rupiah. Selain itu, juga ada rekening yang tidak aktif lebih dari 5 tahun tapi tetap menerima bansos. Nilai saldonya mencapai Rp 2 triliun lebih. Itu cuma pada satu bank BUMN saja. PPATK masih memeriksa 3 bank lain.

EKONOMI

1.  Center of Economic and Law Studies (Celios) menghitung, jika Koperasi Desa Merah Putih (KMP) mengalami gagal bayar dalam satu bulan, akan mengganggu aliran kas (cash flow) perbankan Rp 2,8 - 4,6 triliun. Rencananya, Dana Desa akan dijadikan jaminan jika KMP gagal bayar. 

Menurut peneliti Celios Jaya Darmawan, jika KMP gagal, cicilan dan bunga utang yang ditanggung fiskal desa mencapai Rp 336 triliun dalam 10 tahun ke depan. Selain itu, KMP berpotensi mengambil alih rantai pasokan UMKM dan swasta di desa-desa. Di sisi lain, modal awal KMP dari kredit bank Himbara turut menambah masalah baru. Bank Himbara akan mengalami pengetatan Non-Performing Loan.

2.  Bank Indonesia (BI) melaporkan, cadangan devisa Juni 2025 sebesar USD 152,6 miliar, naik tipis dari USD 152,5 pada Mei. Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa, serta penerbitan global bond pemerintah. Posisi cadangan devisa pada akhir Juni setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor, atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

3.  Presiden AS Donald Trump mengancam bakal menerapkan tarif impor tambahan sebesar 10% terhadap seluruh anggota blok ekonomi BRICS. Lewat media sosial Truth Social, Trump kesal terhadap 11 anggota BRICS yang mengecam perang tarifnya. Ia juga marah karena anggota BRICS ikut mengutuk serangan AS dan Israel ke Iran. Sebagai anggota BRICS, Indonesia bisa terdampak ancaman tersebut. Sampai saat ini, anggota BRICS terdiri atas China, Rusia, Iran, Brasil, India, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan terbaru Indonesia.

Sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan ke AS usai menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil. Lawatan itu seiring dengan rencana penandatanganan MoU antara Indonesia-AS pada 7 Juli 2025. MoU tersebut berkaitan dengan rencana Indonesia untuk membeli produk dari AS dan berinvestasi di AS senilai USD 34 miliar, atau setara Rp 550,29 triliun. Negosiasi tarif perdagangan AS semula akan berakhir 9 Juli, namun dalam perkembangannya Menteri Perdagangan Howard Lutnick mengatakan, tarif per negara akan mulai efektif 1 Agustus 2025.

POLITIK

1.  Polri minta tambahan anggaran sebesar Rp 63,7 triliun untuk tahun anggaran 2026, sehingga total anggaran yang diperlukan sebesar Rp 173,4 triliun. Penambahan anggaran itu disampaikan Polri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, hari ini. Dengan anggaran sebesar Rp 173,4 triliun untuk tahun depan, berarti terjadi peningkatan sekitar 37% dibandingkan alokasi APBN tahun anggaran 2025 sebesar Rp 126,6 triliun. Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro mendukung usulan penambahan anggaran Polri itu.

2.  Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2022–2025 Ubaidillah, mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi dan keterbatasan pagu anggaran berpotensi mengancam hak 156 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) pada tahun 2026. Kata Ubaidillah dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, hari ini, pagu anggaran yang didapat KPI dan Komdigi sebesar Rp 28,7 miliar, yang semuanya dialokasikan untuk program dukungan manajemen, sehingga jika tidak ada penambahan anggaran tahun depan para pegawai P3K itu tidak dapat digaji.

SOSIAL

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 ini telah menertibkan 64 perempuan yang diduga sebagai pekerja seks komersial (PSK) di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur. Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara Bagenda Ali menjelaskan, para perempuan itu berasal dari Samarinda, Balikpapan, Bandung, Makassar, dan Yogyakarta. Merespons kabar tersebut, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengaku terkejut. Muhaimin berjanji akan mengecek langsung ke IKN.

TRENDING MEDSOS

Warganet di X tengah ramai menyoroti bencana banjir yang terjadi di daerah Jakarta akibat hujan deras yang terjadi pada Minggu (6/7/2025) sore. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta mencatat, sebanyak 141 RT dan 7 ruas jalan Jakarta terendam banjir hingga Senin (7/7/2025) pukul 03.00 WIB. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, banjir di Jakarta sudah mulai surut pada Senin pagi. Ia mengaku terus berkomunikasi dengan para wali kota sejak Minggu malam hingga Senin pagi. 

HIGHLIGHT

Dari data yang dipaparkan oleh PPAT, jumlah penerima bansos melalui rekening bank sebanyak 28,4 juta NIK, dan sebanyak 9,7 juta di antaranya terlibat sebagai pemain judol. Dari angka itu berarti sebanyak sekitar 34% penerima bansos menggunakan uang yang mereka terima sebagian atau semuanya untuk main judol. Data tersebut jelas sangat memprihatinkan. Karena, tujuan bansos demi meningkatkan daya beli rakyat miskin yang berimplikasi pada peningkatan pergerakan ekonomi nasional, tapi justru digunakan untuk kegiatan yang kontraproduktif. Di sisi lain, data itu juga mengungkap, gegap gempita pemberantasan judol ternyata cuma seremonial.