BRIEF UPDATE (Jumat, 8 Agustus 2025)

HUKUM

1.  KPK menetapkan 2 anggota DPR sebagai tersangka korupsi, yakni Heri Gunawan dari Partai Gerindra dan H Satori dari Partai Nasdem, pada Kamis malam kemarin. Mereka dipersalahkan melakukan korupsi penyaluran dana program sosial melalui proposal fiktif saat mereka duduk di Komisi XI DPR periode 2019-2024. Kasus ini sudah diselidiki KPK sejak Desember 2024. 

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, 2 orang itu diduga memanfaatkan posisi sebagai anggota Komisi XI DPR untuk menyetujui anggaran beberapa mitra kerja, antara lain Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai "imbalannya", mitra kerja tersebut menyalurkan dana program sosial ke yayasan-yayasan milik mereka.

Berdasarkan temuan KPK, Heri Gunawan diduga mendapat total Rp 15,86 miliar, yang terdiri Rp 6,26 miliar dari BI, Rp 7,64 miliar dari OJK, dan Rp 1,94 miliar dari mitra kerja lainnya. Dana itu digunakan untuk membangun rumah makan, mengelola outlet minuman, membeli tanah, bangunan, serta kendaraan. 

Satori menerima total Rp 12,52 miliar; yang berasal dari BI Rp 6,3 miliar, dari OJK Rp 5,14 miliar, dan Rp 1,04 miliar dari mitra kerja lain. Dana dipakai untuk deposito, membeli tanah, membangun showroom, serta membeli kendaraan roda dua. Menurut pengakuan Satori, hampir semua anggota Komisi IX DPR periode 2019-2024 menerima dana sosial itu. Kedua orang itu, saat ini masih berstatus anggota DPR periode 2024-2029.

2.  Setelah mengikuti rapat kerja nasional Partai Nasdem di Makassar, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis ditangkap petugas KPK pada Kamis malam kemarin. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, hari ini mengabarkan, Abdul Azis diperiksa di kantor Polda Sulawesi Selatan. Kabupaten Kolaka Timur terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Kemarin, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan, Abdul Azis kena operasi tangkap tangan KPK. Namun hari itu juga, Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni membantah. Dia menunjukkan Abdul Aziz berada di sampingnya, sedang mengikuti rakernas Nasdem di Makassar. Menurut KPK, kader Nasdem yang bekas polisi itu diduga terlibat suap proyek pembangunan atau peningkatan kualitas rumah sakit yang anggarannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

3.  Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan, kerugian finansial yang diakibatkan penipuan siber selama November 2024 hingga Januari 2025 mencapai Rp 476 miliar. Ia menyebutkan, 64% spam terjadi di kanal seluler, dengan lebih dari separuhnya (50%) menggunakan modus malware dan penipuan lewat SMS. Sampai pertengahan 2025 ini, kata dia, sudah ada 1,5 juta laporan penipuan digital yang dicatat Komdigi. Angka-angka ini menurutnya bukan sekadar statistik, tapi sebuah peringatan bahwa harus ada tindakan cepat untuk mengatasinya.

POLITIK

1.  Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menilai, rencana Presiden Prabowo menyiapkan Pulau Galang di Kepulauan Riau sebagai pusat pengobatan warga Gaza, Palestina, justru akan menguntungkan Israel dan Amerika Serikat. Sebab, Israel ingin mengambil alih Jalur Gaza, yang rencana ini didukung oleh Presiden AS Donald Trump. 

Pihak Istana Kepresidenan kemarin mengabarkan, Prabowo sudah memerintahkan penyiapan Pulau Galang sebagai tempat pengobatan 2.000 warga Gaza yang luka-luka akibat perang Hamas-Israel. Anwar Abbas juga mempertanyakan berapa lama warga Gaza akan diobati dan bagaimana proses pengembalian mereka ke wilayah Gaza.

2.  Pemerintah menetapkan hari Senin, 18 Agustus 2025, sebagai cuti bersama nasional dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI, bukan libur nasional. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, hari ini mengatakan, cuti bersama ini diharapkan bisa menjadi momen persatuan bangsa. Merespons keputusan tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menyatakan, bahwa bagi swasta libur bersama itu bersifat opsional.

3.  TNI akan meresmikan 6 Komando Daerah Militer (Kodam) baru pada 10 Agustus 2025, di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat. Yaitu: Kodam XIX/Tuanku Tambusai - meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol - meliputi wilayah Sumatera Barat dan Jambi. Kodam XXI/Radin Inten - meliputi wilayah Lampung dan Bengkulu. Kodam XXII/Tambun Bungai - meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kodam XXIII/Palaka Wira - meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Kodam XXIV/Mandala Trikora - berpusat di Merauke, Papua Selatan.

Peresmian 6 kodam baru tersebut merupakan realisasi dari rencana TNI menambah  22 kodam baru dari 15 kodam yang sudah ada saat ini. Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR 21 Maret 2024, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan, rencana penambahan kodam di sejumlah wilayah dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan di daerah tersebut. Kodam baru dibentuk di tempat-tempat yang memang tergolong daerah tertinggal. 

EKONOMI

1.  Bank Indonesia (BI) merilis hasil Survei Konsumen periode Juli 2025. Keyakinan konsumen terpantau membaik. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 118,1, naik dibandingkan Juni yakni 117,8. IKK di atas 100 menunjukkan konsumen optimistis memandang perekonomian saat ini hingga 6 bulan ke depan. 

Meningkatnya keyakinan konsumen, menurut BI, terutama ditopang oleh peningkatan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang sebesar 129,6, lebih tinggi dibandingkan Juni sebesar 128,9. Sementara, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) Juli sebesar 106,6, relatif stabil dibandingkan indeks Juni sebesar 106,7.

2.  Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI mencatat, simpanan nasabah perorangan di perbankan pada kuartal I-2025 turun 1,09% secara tahunan (yoy). Ini mengindikasikan banyak warga masyarakat mulai menggunakan tabungan untuk membiayai kebutuhan pokok seperti makanan, listrik, air, dan transportasi. Dalam laporan Indonesia Economic Outlook Q2-2025 dari LPEM FEB UI disebutkan, ini erat kaitannya dengan melemahnya daya beli. Dari sisi kredit, pertumbuhan kredit konsumsi melambat menjadi 10% dari 10,70% pada kuartal IV-2024. Kredit Pemilikan Rumah juga melemah menjadi 9,9% pada kuartal I-2025 dibandingkan 9,97 pada kuartal-IV 2024.

3.  HSBC Global Research menilai perbaikan ekonomi Indonesia pada 2025 banyak ditopang oleh sektor informal di tengah masih lemahnya kinerja sektor formal. Chief Indonesia and India Economist HSBC, Pranjul Bhandari mengatakan, pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter tahun ini mulai mengalir ke konsumsi, terutama bagi kelompok berpendapatan menengah ke bawah. 

Data BPS menunjukkan, pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 mampu mencapai 5,12%, meningkat dari 4,87% pada kuartal I. Menurut Bhandari, sektor informal berperan besar dalam perekonomian, dengan kontribusi 60% terhadap lapangan kerja dan 55% terhadap konsumsi nasional.

TRENDING MEDSOS

Jelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI, warganet di X tengah ramai menyoroti film animasi baru bertema nasionalisme berjudul Merah Putih: One For All yang digarap Perfiki Kreasindo. Film animasi tersebut mendapat banyak penilaian negatif dari warganet. Eksekusi cerita dan kualitas teknisnya dianggap belum maksimal. Beberapa warganet membandingkannya dengan film animasi Jumbo yang diterima dengan baik di masyarakat dan dianggap sudah mengangkat standar film animasi Indonesia ke level yang lebih tinggi. Beberapa komentar di X bahkan cukup pedas, menyebut grafis film ini terlihat terburu-buru dan mirip proyek tugas sekolah yang mepet deadline. Warganet berharap, tim produksi bisa memperbaiki detail teknis sebelum filmnya masuk bioskop. Terlepas dari respon negatif yang beredar, Merah Putih: One For All tetap dijadwalkan rilis di bioskop pada 14 Agustus 2025.

HIGHLIGHTS

1.  Penetapan KPK terhadap 2 anggota DPR sebagai tersangka korupsi patut mendapat apresiasi. Publik berharap pembongkaran kasus tersebut dapat dilakukan KPK secara lebih dalam, mengingat berdasarkan pengakuan salah satu tersangka bahwa hampir semua anggota Komisi IX DPR melakukan tindakan semacam itu. Tentu saja pihak pemberi “imbalan” juga harus dibidik, karena praktik itu hanya dapat terjadi ketika ada 2 pihak yang bersepakat.

2.  Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan masak-masak sebelum memutuskan menampung ribuan warga Gaza untuk pengobatan di Pulau Galang. Lokasi yang sama pernah dijadikan lokasi penampungan pengungsi Vietnam di masa lalu. Dengan demikian pemerintah mestinya sudah bisa mengambil pertimbangan terkait ekses-eksesnya, apalagi sekarang Pulau Galang merupakan bagian tak terpisahkan dari kawasan zona ekonomi khusus otorita Batam. Persoalan lain, bakal diperlukan dana yang sangat besar untuk membawa orang sakit sebanyak itu karena akan diperlukan pengangkutan dengan penanganan khusus, kemudian perawatan sekian banyak orang. Belum lagi persoalan pemulangan mereka. Kebutuhan dana sangat besar harus dialokasikan untuk memenuhi proyek tersebut di saat pemerintah melakukan efisiensi dana di segala lini dan masih juga terengah-engah mengeksekusi program-program unggulan yang dijanjikan.