Posts

Showing posts from July, 2025

BRIEF UPDATE: "Data Beras Kacau & Rekening Diblokir: Dua Sisi Kebijakan Pemerintah yang Sama-sama Merugikan Rakyat" (Kamis, 31 Juli 2025)

EKONOMI 1.  Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan ke Presiden Prabowo bahwa produksi beras bulan ini meningkat sekitar 14%. Usai rapat terbatas bersama Presiden,  Amran menyebut stok beras masih di angka 4,2 juta ton. Pemerintah akan melakukan operasi pasar besar-besaran sebanyak 1,3 juta ton, dan bansos 365 ribu ton. Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan lonjakan harga beras saat ini disebabkan turunnya produksi gabah pada Juni-Juli. Ia menyebut produksi pada Juni-Juli sekitar 2,5 juta ton, dibandingkan Maret di atas 5 juta ton. 2.  Wacana pemerintah untuk menyeragamkan harga beras dengan menghapus klasifikasi beras medium-premium di pasaran, dinilai akan berdampak pada penggiling padi skala kecil. Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, menilai penggilingan skala kecil tidak mampu menghasilkan beras kualitas baik berbiaya rendah. Sebaliknya, penggilingan padi besar apalagi penggilingan t...

BRIEF UPDATE:"Jerat Utang KMP & Preman Berkeliaran: Kebijakan yang justru Menjadi Bumerang" (Rabu, 30 Juli 2025)

EKONOMI 1.  Data Kemenaker menyebut, jumlah pekerja yang kena PHK pada Januari-Juni 2025 mencapai 42.385 orang, meningkat 32% dibanding Januari-Juni 2024. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, lonjakan PHK sepanjang semester I-2025 mencerminkan kondisi riil yang dihadapi dunia usaha. Shinta mengingatkan, beban tarif resiprokal dari AS yang masih lebih tinggi dibanding negara pesaing, tetap berisiko berdampak buruk terhadap sektor padat karya, khususnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Ia menambahkan, kondisi ekonomi saat ini belum menunjukkan tanda pemulihan penuh, sehingga potensi terjadinya PHK lagi masih besar. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menekankan perlunya insentif dari pemerintah untuk menyelamatkan industri terdampak, seperti diskon tarif listrik dan perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Untuk memperkuat daya beli masyarakat, ia mengusulkan penurunan tarif PPN jadi 8...

BRIEF UPDATE: "Kontradiksi Kebijakan: PHK Melanda Sektor Manufaktur & Klaim Kerukunan Beragama yang Rapuh di Bawah Klaim Resmi" (Selasa, 29 Juli 2025)

EKONOMI 1.  Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat angka pemutusan hubungan kerja (PHK) periode Januari-Juni 2025 naik 32,19%, menjadi 42.385 orang. Gelombang PHK di paruh pertama tahun ini melonjak drastis dibandingkan periode yang sama 2024, yakni 32.064 orang. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel mengatakan, kenaikan volume PHK di dalam negeri disebabkan oleh gejolak ekonomi global dan perang tarif antara negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia. Situasi ini mengharuskan industri dalam negeri melakukan efisiensi, termasuk memangkas jumlah pekerjanya. Industri yang paling dominan mengurangi jumlah tenaga kerja adalah sektor manufaktur. 2.  Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, membantah rekening tidak aktif atau rekening dormant yang dibekukan uangnya dirampas negara. Ia mengatakan, kebijakan blokir sementara itu justru untuk melindungi pemilik rekening dari potensi penyalahgunaan. Berdasarkan analisis PP...

BRIEF UPDATE: "Dukungan Pemerintah untuk KMP: Jerat Utang atau Solusi?" (Senin, 28 Juli 2025)

EKONOMI 1.  Pemerintah kembali akan menggelontorkan sejumlah insentif pada semester II-2025, sebagai upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Insentif meliputi diskon tiket pesawat, jalan tol, dan tiket kereta api, seperti telah dilakukan pada semester I-2025. Namun, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif kali ini tanpa diskon tarif listrik. Pemerintah juga bakal mendorong percepatan realisasi belanja kementerian/lembaga, khususnya yang memiliki anggaran besar. Lembaga riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyarankan perluasan dan perpanjangan insentif ekonomi untuk mendorong konsumsi. Program bantuan langsung tunai (BLT) perlu diperluas agar menjangkau lebih banyak rumah tangga menengah ke bawah. Juga pemberian diskon tarif listrik, mengingat biaya listrik menyumbang 10% pengeluaran rumah tangga. Konsumsi masyarakat juga masih berkontribusi besar, lebih dari 50%, terhadap pertumbuhan ekonomi. 2.  Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Peratu...

BRIEF UPDATE: "Tekanan Ekonomi Picu 'Rojali', KPK Didesak Usut Tuntas Kasus Korupsi" (Sabtu, 26 Juli 2025)

EKONOMI 1.  Belakangan ini, "rojali" menjadi percakapan yang tren terkait kondisi ekonomi. Kependekan dari kata "rombongan jarang beli" itu merujuk pada fenomena kondisi mal atau pusat perbelanjaan yang ramai pengunjung, tapi minim transaksi. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja mengungkapkan, kunjungan ke pusat perbelanjaan tahun ini meningkat sekitar 10% dibandingkan tahun lalu, tapi volume belanjaan tetap minim. Mayoritas masyarakat datang hanya untuk melihat-lihat atau belanja dalam jumlah kecil. Alphonsus menduga fenomena itu terjadi akibat berkurangnya daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Pendapat senada disampaikan oleh Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono. Ia bilang, berdasarkan hasil survei BPS ada kecenderungan masyarakat menahan konsumsi, khususnya masyarakat yang rentan.  Karena itu, Ateng menyarankan kepada pembuat kebijakan untuk tidak hanya fokus menu...

BRIEF UPDATE: "IKN: Dilema Proyek Ambisius vs Realita Anggaran" (Jumat, 25 Juli 2025)

HUKUM 1.  Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan (3,5 tahun) penjara dan denda Rp 250 juta terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Membacakan putusannya, Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto menyatakan Hasto tidak terbukti atas dakwaan pertama mengenai perintangan penyidikan kasus Harun Masku. Namun dalam amar putusannya, hakim menyatakan Hasto terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait PAW anggota DPR 2019-2024. Sebelumnya Jaksa KPK menuntut hukuman penjara selama 7 tahun untuk Hasto atas dakwaan melakukan dua pelanggaran hukum, yakni perintangan penyidikan Harun Masiku dan penyuapan. Setelah selesai persidangan, Hasto menyatakan sudah mendapat kabar jauh hari bahwa dia akan dihukum antara 3-4 tahun penjara. Dia yakin bahwa kasusnya ini adalah penggunaan kekuasaan melalui jalur hukum. Hasto bertekad akan terus melakukan perlawanan melalui upaya b...

BRIEF UPDATE: "Korupsi Triliunan & Proyek Ambisius: Warisan Masalah untuk Rakyat" (Kamis, 24 Juli 2025)

POLITIK 1.  Presiden Prabowo punya harta sekitar Rp 2,06 triliun, dan tak punya utang sama sekali. Data kekayaan Prabowo itu termuat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tertanggal 11 April 2025, yang dipublikasikan KPK. Setiap penyelenggara negara wajib menyerahkan LHKPN kepada KPK setiap tahun. Berdasarkan angka LHKPN Prabowo terbaru itu, kekayaannya meningkat sekitar Rp 19 miliar dibanding laporan sebelumnya. Kekayaan Prabowo antara lain terdiri dari surat berharga Rp 1,7 triliun, 10 aset properti Rp 294,5 miliar, kas atau setara kas Rp 48 miliar, dan 7 mobil berbagai merek. Sedangkan Wapres Gibran melaporkan harta kekayaannya sebanyak Rp 27,5 miliar, juga tanpa punya utang. Harta sebesar itu terdiri atas 7 aset tanah dan bangunan di Surakarta dan Sragen, Jawa Tengah, senilai Rp 17,4 miliar, surat berharga Rp 5,5 miliar, kas atau setara kas Rp 3,9 miliar, dan harta bergerak lainnya seperti 4 mobil dan 3 sepeda motor. Harta para pejabat negara bisa dilongok p...

BRIEF UPDATE: "Perjanjian Dagang RI-AS & Risiko KMP: Dua Sisi Kebijakan Kontroversial" (Rabu, 23 Juli 2025)

EKONOMI 1.  AS-RI telah menyepakati kerangka kerja Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (Agreement on Reciprocal Trade). Sejumlah poin penting dalam perjanjian tersebut yang dirilis AS, antara lain: - RI akan menghapus 99% hambatan tarif untuk produk industri, pangan, dan pertanian AS. Sebagai imbalannya, AS akan menurunkan tarif terhadap barang asal Indonesia menjadi 19% dari semula 32%. - RI akan menangani berbagai hambatan non-tarif, termasuk pengecualian terhadap kandungan lokal (TKDN) untuk barang asal AS, serta penghapusan ketentuan sertifikasi, pelabelan tertentu, dan inspeksi pra-pengapalan. - RI mengizinkan transfer data pribadi ke AS, menghapus pos tarif untuk produk digital, mendukung moratorium permanen WTO atas bea masuk untuk transmisi elektronik. - RI menghapus pembatasan ekspor mineral penting dan komoditas industri ke AS. Mengenai pelonggaran ekspor mineral kritis, anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Septian Hario Seto menegaskan, pernyataan tersebut tidak berarti ...

BRIEF UPDATE:"Kebijakan Pangan Bermasalah: Stok Melimpah, Harga Melambung, dan Kritik Dituding Koruptor" (Selasa, 22 Juli 2025)

EKONOMI 1.  Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkap, harga beras di seluruh zona telah masuk dalam kategori tidak aman, karena sudah melewati ambang 10% di atas harga eceran tertinggi (HET). Plt Deputi II Bidang Perekonomian KSP Edy Priyono mengatakan, di zona 1 (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, Sulawesi) harga beras medium sudah sekitar 14% di atas HET, zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan) naik 10-11% dari HET, sementara zona 3 (Maluku dan Papua) mencatat lonjakan tertinggi yakni 25-26% di atas HET. Padahal, Presiden Prabowo mengeklaim cadangan di Bulog mencapai 4.2 juta ton. Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, hingga 21 Juli 2025 harga beras di 205 kabupaten/kota terus mengalami tren kenaikan. Rata-rata harga beras di zona 1 naik 1,95% dibandingkan Juni menjadi Rp 14.488 per kg. Zona 2 naik 1,14% dibanding Juni Rp 15.467 per kg. Di zona 3 kenaikan harga beras mencapai 0,26% dibandingkan Juni. Harga beras...

BRIEF UPDATE:"Janji vs Aksi: Kritik pada Prabowo, Ujian PSI, dan Data BPS" (Senin, 21 Juli 2025)

EKONOMI 1.  Presiden Prabowo resmi meluncurkan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara serentak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, hari ini. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan koperasi yang berlandaskan konsep gotong royong dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian nasional. Hal ini tentu tidak disenangi oleh kelompok kapitalis. Presiden Prabowo juga menyoroti aksi pengusaha-pengusaha nakal. Ia mencontohkan pengusaha penggilingan padi yang tak mau mematuhi ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah, hingga pengusaha nakal melakukan penipuan dengan menempelkan informasi pada label kemasan beras yang tak sesuai isi. Mereka, kata Prabowo, serakah dan bertindak tak lagi sesuai mahzab ekonomi. Ia menyebutnya sebagai “serakahnomics”.  Presiden mengaku berulang kali memperingatkan pengusaha-pengusaha yang disebutnya “vampir ekonomi” itu agar tak memanfaatkan penderitaan rakyat. Dalam laporannya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, d...

BRIEF UPDATE: "IKN Terkatung, Rakyat Terhimpit, Hukum Lumpuh" (Sabtu, 19 Juli 2025)

POLITIK 1.  Partai Nasdem mengusulkan Ibu Kota Nusantara (IKN) ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur apabila belum memungkinkan untuk dijadikan sebagai ibu kota negara. Wakil Ketum Partai Nasdem Saan Mustopa menjelaskan, usulan itu dinilai sebagai langkah realistis di tengah ketidaksiapan IKN dari sisi administrasi, infrastruktur, hingga kebijakan.  Untuk itu, kata Saan, perlu dilakukan revisi UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN, sekaligus menetapkan kembali Jakarta sebagai Ibu Kota RI sampai IKN benar-benar siap menggantikan Jakarta. Merespons usulan Nasdem itu, Wakil Ketum Partai Golkar Adies Kadir mengatakan, partainya akan melakukan kajian mendalam terhadap wacana tersebut. 2.  Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar kongres hari ini sampai besok, Minggu (20/7/2024), di Solo, Jawa Tengah. Mantan Presiden Jokowi mendapat kesempatan utama memberikan pidato kebangsaan di depan para kader PSI. Kongres ini akan menentukan ketua umum melalui e-voting. Ada 3...

BRIEF UPDATE: "KMP: Program Unggulan atau Coba-Coba?" (Jumat, 18 Juli 2025)

POLITIK 1.  Mendagri Tito Karnavian memerintahkan kepala daerah – gubernur, bupati, wali kota – seluruh Indonesia hadir dalam acara peluncuran 80.000 Koperasi Merah Putih (KMP) yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo pada Senin 21 Juli 2025, di Klaten, Jawa Tengah. Mereka wajib hadir secara dalam jaringan (daring), melalui Zoom. Sekitar 9.000 kepala desa se-Jawa Tengah akan diundang ke acara tersebut. Dalam acara itu Prabowo akan mengajukan pertanyaan tentang KMP kepada kepala daerah, sehingga Tito berpesan kepada para kepala daerah untuk mempelajari KMP. 2.  Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan digelar di Solo, Jawa Tengah, Sabtu-Minggu,19-20 Juli 2025. Presiden Prabowo, Wapres Gibran, dan mantan Presiden Jokowi diagendakan hadir. Agenda kongres antara lain memilih ketua umum dan peluncuran logo baru PSI. Calon ketua umum terkuat adalah Kaesang Pangarep, petahana ketum, adik Gibran, anak Jokowi. Logo baru PSI berupa gambar kepala gajah berwarna merah, bagian tubu...

BRIEF UPDATE: "Konflik Transmigrasi & Pengawasan Polisi: Dua Masalah Serius" (Kamis, 17 Juli 2025)

POLITIK 1.  Pemerintah pusat menetapkan 4 wilayah di Kalimantan Barat (Kalbar) masuk dalam daftar prioritas nasional Kementerian Transmigrasi untuk program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029. Namun, rencana tersebut mendapat penolakan keras dari masyarakat setempat. Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, mewakili suara warga, meminta supaya Kementerian Transmigrasi menggunakan anggarannya untuk memberdayakan masyarakat lokal yang masih banyak tidak memiliki lahan. 2.  Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengeklaim, semua proses pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) sudah sangat transparan, disiarkan secara live di Youtube. Ia menolak disebut pembahasan RKUHAP ugal-ugalan. Menurut dia, justru pengkritik yang ugal-ugalan. Sejumlah kelompok masyarakat mengkritik proses pembahasan RKUHAP yang buru-buru, minim partisipasi bermakna. Pembahasan RKUHAP masih berlangsung di Panja ...

BRIEF UPDATE: "IKN Meredup, Nusron Bercelah" (Rabu, 16 Juli 2025)

POLITIK 1.  Upacara HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 akan diselenggarakan di Jakarta, tidak seperti tahun lalu yang digelar bersamaan di Istana Merdeka, Jakarta dan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), pada masa tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi. Kepala Komunikasi Presiden/PCO Hasan Nasbi, hari ini mengungkapkan, panitia untuk pelaksanaan HUT RI tahun ini sudah dibentuk. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pun sudah melakukan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). 2.  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, hari ini melakukan klarifikasi atas pernyataan dia sebelumnya, yang menyebut bahwa pemerintah akan mengambil alih lahan bersertifikat yang tidak dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi atau pembangunan apapun selama 2 tahun berturut-turut. Pernyataan Nusron itu memicu kehebohan. Dalam klarifikasinya Nusron menyatakan, bahwa rencana pengambilalihan itu tidak termasuk tanah berstatus Serti...